Jakarta (Greeners) – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melantik 13 pejabat eselon satu yang akan melaksanakan mandatnya hingga lima tahun ke depan pada Jumat (29/05/2015) lalu. Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah kepada Greeners mengatakan bahwa dengan terpilihnya 13 pejabat eselon satu ini, maka KLHK secara kerja harus mulai membuktikan kepada masyarakat bahwa target-target prioritas kerja KLHK harus tercapai.
Terkait target dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sendiri, Karli menyatakan akan sangat fokus pada mengurangi laju pencemaran yang sedang masif dilakukan bukan hanya oleh limbah industri, melainkan juga limbah domestik rumah tangga yang ternyata sangat besar mencemari air sungai.
“Kalau jangka panjang itu kita sudah jelas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa indeks kualitas lingkungan hidup itu harus berada pada posisi 66 setengah sampai dengan 68 setengah. Nah itu ada di dalamnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan lainnya. Jadi, artinya 2019 nanti kami harus bisa membuktikan itu,” ujar Karli yang sebelumnya juga menjabat sebagai Deputi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, Jakarta, Senin (01/06).
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadi Daryanto (kiri-kanan). Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Selain Karli, mantan Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen KLHK), Hadi Daryanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK juga menyampaikan target yang akan dikerjakan hingga 2019 nanti.
Menurut Hadi, sudah satu minggu kebelakang saat dirinya masih menjadi Sekjen, pihaknya telah melakukan proses revisi terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Salah satu yang dilakukan, lanjutnya, adalah mengganti sub bab dari bab sebelas tentang pemberdayaan masyarakat.
“Selain itu target kita juga termasuk dalam pengaplikasian putusan MK 35, yaitu mengembalikan hutan adat ini kepada masyarakat adat. Kita kan sudah ada petanya, sudah ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi,” tukasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, dalam pelantikan yang langsung dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tersebut juga melantik direktorat jenderal baru yang menggantikan tugas BP REDD Plus serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam menangani isu perubahan iklim, yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
Berikut ini adalah daftar pejabat eselon I KLHK periode 2015-2019:
1. Sekretaris Jenderal : Bambang Hendroyono
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan : San Afri Awang
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem : Tachrir Fathoni
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung : Hilman Nugroho
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari : Ida Bagus Putera Parthama
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Karliansyah
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya : Tuti Hendrawati Mintarsih
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim : Nur Masripatin
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan : Hadi Daryanto
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Rasio Ridho Sani
11. Inspektur Jenderal : Imam Hendargo
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Bambang Soepijanto
13. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi : Henry Bastaman
Penulis: Danny Kosasih
22 Des 2023 
