Jakarta (Greeners) – Berbagai negara kini tengah mengadapi krisis energi global imbas dinamika geopolitik. Salah satunya adanya penutupan Selat Hormuz. Indonesia perlu hati-hati dalam memilih solusi energi agar tidak menimbulkan kerusakan ekologi.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan bahwa krisis ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun kedaulatan energi yang selaras dengan potensi, daya dukung dan daya lingkungan, serta keseimbangan ekologis.
Walhi mendesak pemerintah agar tidak terjebak dalam kebijakan pragmatis jangka pendek yang justru memperdalam krisis ekologi yang disebut sebagai “solusi palsu” energi. Contohnya, mengganti seluruh kendaraan menjadi kendaraan listrik. Hal itu sebagaimana yang disebutkan presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian, menilai pendekatan tersebut berisiko memperluas dampak ekologis dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, berbagai persoalan seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi, hingga bencana ekologis merupakan konsekuensi dari eksploitasi bisnis energi.
Uli menegaskan bahwa krisis energi tidaklah semata persoalan ekonomi. Namun, hal ini mencerminkan ketidakseimbangan sistem energi modern dengan daya tampung lingkungan akibat ketergantungan kronis pada energi fosil.
“Pada titik ini konsepsi kedaulatan energi menemukan titik pentingnya. Jika model pembangkitan energi dibangun secara demokratis, berbasis potensi wilayah, dan berkesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, maka krisis energi akibat geopolitik global tidak menekan Indonesia terlalu dalam,” kata Uli dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Uli, butuh reformasi kebijakan dalam jangka panjang. Salah satunya penyusunan RUU EBET yang secara tegas memprioritaskan energi terbarukan yang berkeadilan. Kemudian, menutup celah bagi solusi palsu yang memperpanjang ketergantungan pada fosil.
Di sisi lain, Uli mengingatkan bahwa kondisi krisis ini berpotensi pemerintah manfaatkan untuk mempercepat pengembangan energi berbasis bioenergi. Contohnya biodiesel, bioetanol, biomassa kayu (co-firing), serta ekspansi energi panas bumi, hingga mengganti seluruh kendaraan ke kendaraan listrik.
Menekan Ruang Fiskal dalam APBN
Menurut Walhi, kenaikan harga bahan bakar global tidak hanya memicu lonjakan subsidi pemerintah, tetapi juga menekan ruang fiskal dalam APBN. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya inflasi, terutama dari sektor transportasi dan logistik yang kemudian berimbas pada kenaikan harga pangan. Selain itu, gangguan rantai pasok global juga berpotensi menyebabkan keterlambatan impor hingga kelangkaan energi dalam jangka pendek.
Walhi menekankan bahwa pemerintah harus memastikan masyarakat luas dapat mengakses bahan bakar sebagai sumber energi. Hal tersebut mengingat bahwa hak atas akses energi adalah prinsip yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia.
Dengan meningkatnya harga bahan bakar, maka akses terhadap energi dikhawatirkan hanya akan dapat diakses oleh segelintir orang. Sektor transportasi mengonsumsi sekitar 52% dari total BBM nasional, dengan 93% di antaranya digunakan oleh kendaraan pribadi.
Uli mengatakan bahwa krisis BBM di Indonesia bukan sekadar persoalan pasokan, namun mencerminkan ketimpangan. Artinya, mayoritas rakyat menanggung dampak kenaikan harga dan kelangkaan, sementara konsumsi energi terbesar justru berasal dari satu persen kelompok kaya dan korporasi dengan jejak emisi tinggi.
“Karena itu, solusi adil bukan menambah beban publik, tetapi mengenakan pajak pada kelompok pengemisi terbesar tersebut sebagai bentuk keadilan iklim sekaligus sumber pendanaan untuk transisi energi yang berpihak pada rakyat dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” kata Uli.
Uli menambahkan, dalam jangka pendek pengurus negara harus memastikan kewajiban subsidi BBM terus berjalan dan tidak membebankan APBN lebih besar, yaitu dengan memangkas anggaran dari pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, misalnya MBG, anggaran kepolisian, dan TNI. Selain itu, alokasi subsidi transportasi publik secara besar-besaran dianggap jauh lebih efektif untuk menekan konsumsi BBM secara nasional dibandingkan dengan kebijakan bekerja dari rumah (work from home).
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
Goa Game Download
