Berita
BNPB bekerjasama dengan Urban Risk Lab dari MIT, Amerika Serikat, mengembangkan sistem pemetaan bencana yang cepat berbasis media sosial yang dinamakan PetaBencana.id.
Pengamat Kebijakan Publik berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh Aprindo untuk memberhentikan program kantong plastik berbayar merupakan respon yang wajar.
Indonesia merupakan habitat dua dari lima spesies badak yang ada di dunia yaitu badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dan badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis). Selain ancaman perburuan, penyakit menjadi ancaman terhadap populasi badak.
Sebuah grup terdiri dari para ahli ketahanan di AS telah mengingatkan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman ketahanan yang serius.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kembali memberhentikan program kantong plastik berbayar yang dijalankan oleh toko ritel modern di seluruh Indonesia, terhitung 1 Oktober 2016.
Delegasi Republik Indonesia (Delri) berencana akan membawa sekitar delapan sampai sepuluh tim untuk memuluskan target Indonesia pada pelaksanaan Pertemuan Para Pihak (COP) ke 22 di Marakesh, Maroko.
Kepala BNPB Willem Rampangilei merekomendasikan agar lokasi bekas bencana banjir bandang dan longsor di Garut digunakan sebagai ruang publik berupa taman terbuka.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada pemerintah untuk mempercepat proses ratifikasi Kesepakatan Paris.
BMKG meminta masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan lebat yang diperkirakan masih akan terjadi di sejumlah wilayah pada tanggal 26 September hingga 30 September 2016.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan menambah lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau yang lebih dikenal dengan Car Free Day.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Bromo di Jawa Timur sejak Senin, 26 September 2016, pukul 06.00 WIB naik dari Waspada menjadi Siaga.
Perubahan iklim telah menunjukkan dampak buruk baik sosial dan ekonomi, namun tidak semua orang mengetahui hal ini.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, saat ini tengah mengevaluasi total pengelolaan hutan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari sisi bisnis maupun pengelolaannya.










































