Menurut WALHI, peristiwa kebakaran hebat hutan dan gambut yang terjadi di tahun 2015 seharusnya dapat menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengakhiri krisis karhutla dan gambut.
Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat aplikasi uji emisi yang mengikutsertakan bengkel-bengkel bersertifikasi dan teknisinya yang ada di Jakarta.
Ide menciptakan NaturVention datang dari masalah yang sangat sederhana: manusia membutuhkan udara yang bersih dari polusi!
Hingga saat ini, jumlah titik api dan luas kebakaran hutan dan lahan terus menurun dibanding tahun sebelumnya hingga akhirnya puncak ancaman kebakaran hutan dan lahan pun berlalu.
Jakarta Custom Culture “Riding Tebus Dosa Emisi” yang didukung oleh Gerakan Jaga Bhumi berkomitmen untuk menyumbangkan satu bibit pohon untuk setiap satu pengendara skuter.
Emil Salim, “Mereka yang sekarang berusia 15 sampai 25 tahun akan menjadi dewasa pada 100 tahun Indonesia merdeka. Mereka bakal menjadi calon pemimpin.”
Pemberlakuan BBM standar Euro 4 ternyata belum menyasar sepeda motor, tapi masih fokus pada kendaraan roda empat atau lebih.
Melalui Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017, pemerintah akhirnya mewajibkan industri kendaraan bermotor dan penyedia bahan bakar untuk menaikan standar BBM dengan standar Euro 4.
Beberapa hari sebelum tahun 2016 berakhir, Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan kegemasannya pada pengelolaan Kawasan Taman Nasional yang masih belum maksimal.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masih melakukan tindak penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara intensif di beberapa wilayah di Indonesia.
Meski jumlah hotspot atau titik api secara Nasional berkurang hingga 70-90 persen, namun KLHK menyatakan kewaspadaan tetap ditingkatkan seiring dengan mulai masuknya musim kering.
Dalam kurun waktu seminggu terakhir titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat meningkat secara signifikan. Satelit Modis dari NASA mendeteksi 158 hotspot di Kalimantan Barat pada Jumat pagi (19/8/2016) dimana satu hari sebelumnya hanya terdeteksi 106 titik.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah, pada Jumat pagi mendaftarkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah.










































