Indonesia Menduduki Peringkat 69 dalam Komitmen Iklim

Jakarta (Greeners) – Komitmen iklim Indonesia (Nationally Determined Contribution/NDC) menduduki peringkat 69 dari 117 negara dengan skor 11 terkait perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Peringkat ini menjadi urgensi bagi Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan isu kesehatan secara lebih serius dan terukur ke dalam kebijakna iklim nasional.

Hal tersebut terungkap dalam Laporan Healthy NDC Scorecard 2026 dari Global Climate and Health Alliance (GCHA). Healthy NDC Scorecard adalah alat penilaian untuk mengukur sejauh mana komitmen iklim nasional suatu negara mengintegrasikan isu kesehatan manusia dan kualitas udara.

Mengacu laporan tersebut, skor NDC nasional yang diperoleh berarti Indonesia diproyeksikan masuk ke jalur pemanasan global hingga “<4°C” atau katastrofik bagi kesehatan manusia. Perkiraan angka kematian akibat polusi udara ini mencapai 82,2 per 100.000 penduduk.

Tercatat Indonesia mendapat nilai merah dalam lima dari delapan kategori. Kategori secara berurutan dari yang terendah yakni ekonomi dan pendanaan. Selanjutnya soal pemantauan dan implementasi, integrasi dampak kesehatan, manfaat kesehatan tambahan, transisi berkeadilan, serta polusi udara.

Meski demikian, Indonesia cukup baik dalam aspek performa aksi sektor kesehatan dan tata kelola terintegrasi. Hal ini menunjukkan, meskipun kesehatan telah menjadi bagian dari wacana rencana iklim, belum ada alokasi anggaran yang jelas. Bahkan belum ada perhitungan biaya dampak kesehatan, maupun target pemantauan yang terukur di lapangan.

Peneliti di Global Climate and Health Alliance, Nova Tebbe mengatakan bahwa healthy NDC Scorecard ini memungkinkan untuk evaluasi pemerintah. Salah satunya yaitu dalam mempertimbangkan aspek kesehatan dalam perencanaan iklim mereka.

“Apakah hal tersebut selaras dengan ambisi pengurangan emisi yang mereka tetapkan, serta membandingkan rencana tindakan di bidang kesehatan dan iklim dengan angka kematian akibat polusi udara yang terjadi secara nyata di tingkat nasional,” kata Nova dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10).

Tingkatkan Data Spesifik Penyakit

Sementara itu, laporan GCHA mencatat bahwa skor Indonesia ini berada sedikit di bawah rata-rata global yang mencapai 11,8 poin. Walaupun, secara global, hanya 32% NDC yang benar-benar mengkuantifikasi dampak kesehatan.

Apabila dibandingkan negara Asia Tenggara lain, NDC Indonesia skornya juga masih rendah. Sebab, Kamboja meraih skor 24, Timor Leste 22, dan Sri Lanka 19.

Menurut GCHA, Indonesia masih perlu meningkatkan detail spesifik terkait penyakit sensitif iklim. Selain itu, juga perlu meningkatkan detail polutan udara berbahaya seperti black carbon dan partikulat (PM).

Ketiadaan alokasi anggaran dan mekanisme pemantauan dalam NDC juga menjadi celah besar yang dapat menghambat implementasi perlindungan kesehatan di lapangan. Terutama bagi kelompok rentan dan pekerja yang terpapar langsung oleh dampak perubahan iklim.

GCHA mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan melibatkan Kementerian Kesehatan secara aktif dan formal dalam penyusunan serta implementasi NDC.

Mereka juga meminta pemerintah menetapkan target kualitas udara nasional yang selaras dengan pedoman kualitas udara World Health Organization (WHO).

Pemerintah Indonesia juga perlu mencantumkan biaya, alokasi anggaran, dan target pemantauan yang jelas. Hal itu penting untuk aksi kesehatan dalam iklim, guna memastikan janji-janji perlindungan kesehatan dapat dieksekusi dengan baik.

Pemanfaatan Batu Bara

Menurut Koordinator Outreach and Advocacy CERAH, Dzatmiati Sari, kebijakan energi Indonesia yang masih merencanakan pemanfaatan batu bara hingga 2060 merupakan kelemahan fatal komitmen iklim nasional, termasuk dalam NDC.

Ia menambahkan, selama masih membakar batu bara dan energi fosil lainnya, masyarakat Indonesia masih akan terus terancam berbagai masalah kesehatan imbas krisis iklim. Ancaman itu mulai dari sengatan panas, penyakit saluran pernapasan, hingga terdampak bencana cuaca ekstrem.

“Target NDC seharusnya jangan yang penting emisi turun, tetapi seberapa besar pemangkasan emisi yang harus dicapai agar menghasilkan lingkungan dan udara yang layak bagi masyarakat untuk hidup sehat,” ungkapnya.

Dzatmiati menegaskan apabila tidak menyelesaikan masalah dari sumbernya, seperti penggunaan batu bara yang berlanjut, maka masyarakat akan terus terjebak di emisi tinggi dan biaya kesehatan yang membengkak akibat dari energi fosil.

Penulis: Dini Jembar Wardani