Berita Harian

Pergeseran Vegetasi dan Sagu sebagai Solusi Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Berita Harian
12 Okt 2020

Ahli Gastronomi Sekolah Tinggi Pariwisata Triskati, Dr. Saptarining Wulan menyayangkan vegetasi Indonesia yang mengalami perubahan. Saat ini, vegetasi Bumi Pertiwi menjadi prairie atau tanaman rumput tinggi seperti padi, gandum, jagung, dan tanaman yang lebih identik dengan lahan pertanian.

DKI-Angkut-398-Ton-Sampah-Sisa-Aksi-Unjuk-Rasa-1
Berita Harian
10 Okt 2020

Aksi unjuk rasa penolakan Omnimbus Law Undang-undang Cipta Kerja di beberapa Kawasan DKI Jakarta menimbulkan berbagai macam sampah seperti puing, pecahan kaca, dan kemasan makanan instan yang berserakan. Menurut pernyataan yang diterima oleh Greeners, sampah pasca aksi unjuk rasa Kamis (8/10/2020) sebesar 398 ton.

Pakar Burung Soroti Perlindungan Burung Bermigrasi
Berita Harian
9 Okt 2020

Merunut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) P.106/2018, Kementerian LHK membuka kesempatan usulan tertulis terkait jenis satwa dan tanaman yang perlu dilindungi. Usulan diterima dari 28 September 2020 hingga 9 Okt 2020. Melihat peluang ini, berbagai praktisi konservasi satwa dan tanaman menyampaikan usulan mereka. Salah satunya pakar burung yang menggaungkan perlindungan burung migrasi di Indonesia.

Risma: Rawat Kawasan Kumuh untuk Perkembangan Kota
Berita Harian
7 Okt 2020

Dalam diskusi World Habitat Day, Selasa (06/10/2020), Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pentingnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman kumuh. Dia menjelaskan, peningkatan kualitas hidup masyarakat terpinggirkan mengangkat ketangguhan kota dan ekonomi di dalamnya.

Berpotensi Rusak Hutan, Investor Global Kritik Omnibus Law
Berita Harian
7 Okt 2020

Sebanyak 35 investor global kritik langkah pemerintah mengesahkan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Investor menilai Omnibus Law berpotensi rusak hutan tropis Indonesia. Investor global yang mewakili investasi senilai US$4,1 triliun ini khawatir modifikasi pasal Omnibus Law memperdalam kerusakan kondisi alam, sosial, dan tata pemerintahan.

Top