Berita
Pemerintah Indonesia berkomitmen secara internasional untuk menurunan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) sebagai upaya penanganan perubahan iklim global. Komitmen tersebut tercantum dalam Perjanjian Paris atau Paris Agreement sejak tahun 2015 hingga tahun 2030.
Peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI, Sunit Suhendra, menjelaskan bahwa sampah medis menjadi persoalan sebab minimnya ketersediaan metode daur ulang. Sampah medis, lanjut dia, mengandung lebih dari satu bahan plastik sehingga sulit didaur ulang.
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menerbitkan kajian Indonesia Environmental Law Outlook 2021. Kajian ini semacam proyeksi keberlanjutan lingkungan hdup di tengah upaya pemulihan ekonomi terdampat pandemi Covid-19. Berdasarkan kajian tersebut, banyak hal yang berpotensi memperlemah perlindungan lingkungan hidup.
Aktivis lingkungan dari Nexus3, Yuyun Ismawati Drwiega, menyebut masalah sampah plastik bermula dari proses produksi yaitu industri plastik maupun produsen pengguna kemasan plastik.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Doddy Rahadi, meminta industri memenuhi kualitas limbah produksi agar tetap sesuai ketentuan pemerintah yakni di bawah baku mutu limbah.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pemerintah nampaknya “melupakan” pemulihan ekonomi sektor perikanan. Dia merinci, Pemerintah mengalokasikan dana PEN untuk Kementerian, Lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp 182,2 triliun. Sayangnya, lanjutnya, sejauh ini belum kelihatan intervensi strategis Pemerintah Indonesia kepada sektor perikanan. Padahal, menurut Abdi, dampak krisis sejak awal telah ikut memukul sektor perikanan.
Pemerintah melalui Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang, menyatakan Presiden Joko Widodo menyetujui pajak mobil baru nol persen. Menperin mengklaim kebijakan ini demi menggairahkan kembali industri otomotif yang redup sejak pandemi Covid-19. Meski belum mendapat restu dari Kementerian Keuangan, jika rencana ini terealisasi, tentu menimbulkan dampak luas. Tidak hanya ekonomi, tapi juga dampak lingkungan.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Namun Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sejak tahun 1980 hingga 2020 luar hutan mangrove di Indonesia telah berkurang hingga 6 juta hektar dari 9,36 juta hektar (1980) menjadi 3,31 hektar (2020). Dari jumlah yang ada saat ini, 80,74 persennya berstatus baik dan 19,26 persen berstatus kritis.
Empat dari delapan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil produksi pertamina termasuk jenis BBM kotor. Empat jenis BBM tersebut yaitu Premium88, Pertalite90, Dexlite51, dan Solar48. Adanya BBM kotor jelas menyalahi konstitusi. Lebih jauh lagi, BBM kotor bisa merugikan konsumen dan mengancam keberlangsungan lingkungan.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Oseanografi merilis hasil monitoring sampah APD semasa pandemi. Riset ini terbit dalam jurnal Chemosphere berjudul “Unprecedented plastic-made Personal Protective Equipment (PPE) debris in river outlets into Jakarta Bay during COVID-19 pandemic”.
Untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, perlu vaksinasi terhadap 181 juta rakyat Indonesia. Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin, serta panduan dari badan Kesehatan dunia (WHO) untuk mempersiapkan 15 persen untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis.
Hasil refleksi peristiwa sepanjang 2020, sebanyak 8.264 kali gempa terjadi, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pada tahun lalu, sebanyak 11.515 kali.
Dua siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Bekasi, yakni Elhan dan Helfia, menilai adanya produk AMDK galon sekali pakai merupakan kemunduran di tengah misi pengurangan sampah plastik.










































