Berita
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjadikan Gerakan Konservasi Energi sebagai sumber daya energi yang kelima.
Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) mengeluhkan tidak konsistennya penerapan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang terjadi saat ini.
Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak melakukan intervensi terhadap ketentuan harga kantong plastik berbayar.
Untuk mempermudah pengawasan pengelolaan limbah B3 dalam konteks kegiatan pengangkutan, KLHK akan menerapkan pelaporan manifes secara elektronik dan pengawasan pengangkutan melalui Global Positioning System Tracking atau SILACAK.
Peristiwa gerhana matahari di tahun 2016 ini, akan menjadi peristiwa yang cukup langka sekaligus super istimewa mengingat terakhir kali jalur totalitas gerhana matahari melewati area Indonesia terjadi pada 24 Oktober 1995 atau 21 tahun lalu.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat agar terus waspada terhadap potensi hujan lebat yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura DKI Jakarta dikatakan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sebagai pengkhianatan terhadap mandat rakyat Teluk Jakarta.
Kawasan konservasi sebagai benteng terakhir pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.
Pengembalian fungsi wilayah Kalijodo menjadi kawasan jalur hijau akan menunggu proses penertiban dan penyelesaian beberapa masalah.
Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan kegiatannya, rumah sakit mampu menghasilkan berbagai macam limbah berupa benda cair, padat dan gas.
Sejak 21 Februari lalu, pemerintah telah resmi menerapkan uji coba kantong plastik berbayar pada sektor retail modern di 23 Kota. YLKI menyarankan kebijakan uji coba kantong plastik berbayar harus dievaluasi secara rutin per tiga bulan.
Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) 115 menenggelamkan untuk pertama kalinya di tahun 2016, sejumlah 31 kapal perikanan pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).
Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) diharapkan dapat mendorong melibatkan nelayan lokal dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan.










































