Berita
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (PHLK) berhasil menyita 30 jenis satwa liar dilindungi yang ditaksir bernilai Rp 1 miliar.
Aplikasi “Gakkum Lingkungan dan Kehutanan” sengaja dibuat agar masyarakat bisa mudah menginformasikan hal-hal yang terkait dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan setuju dengan rencana pemberlakuan kebijakan kantong plastik berbayar yang tengah disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Kepala BRG akan dipimpin oleh mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia, Nazir Foead.
PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengaku telah merampungkan Kajian Lingkungan Hidup terkait proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali setidaknya hingga 60 persen dan masih terus berjalan.
Kasus kejahatan satwa liar, dikatakan oleh Raynaldo G. Sembiring, adalah kejahatan yang hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan strategis karena kejahatan perdagangan satwa liar adalah kejahatan yang tersindikasi.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai menerapkan sistem pengawasan obat dan makanan yang berbeda pada tahun 2015 lalu, dari Watch Dog Control menjadi Proactive Control.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan memperkirakan munculnya titik-titik api di Papua banyak diakibatkan oleh program pembukaan lahan besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan perkebunan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa pemerintah melalui Satgas 115 akan mengusut tuntas kasus larinya sembilan kapal perikanan eks asing asal Tiongkok.
Dalam upaya memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menjaring investasi di sektor kelautan dan perikanan.
Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah di depan mata. Banyak peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia menjelang AFTA dan MEA ini.
Pemerintah berencana untuk mendirikan badan usaha baru guna mempercepat pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.
PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang merupakan anak perusahaan PT Lapindo Brantas, menyatakan bahwa pengeboran sumur gas baru yang akan dilakukan Lapindo Brantas sudah diperhitungkan dengan matang.










































