Berita
Badan Restorasi Gambut (BRG) akan menerima kucuran dana dari Pemerintah Norwegia sebagai bentuk dukungan untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015.
Menurut Menteri Siti, sebenarnya pembangunan dan konservasi di Indonesia tidak memiliki masalah. Hanya saja pemerintah memang masih memerlukan waktu untuk membersihkan kebijakan-kebijakan terkait hutan.
Kepala BRG Nazier Foead menyatakan peta yang ada saat ini, antara milik pemerintah, Badan Informasi Geospasial (BIG), Pertanian maupun Wetland Indonesia masih memiliki banyak perbedaan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa lahan gambut adalah sumber emisi terbesar dari sektor lahan dan estimasi emisi melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi.
Tiongkok disebut sangat antusias ingin belajar dan menimba pengalaman dari Indonesia dalam implementasi SVLK, baik pelaksanaan di lapangan maupun level kebijakan.
Gambut adalah salah satu lahan basah yang penting bagi dunia. Menurut laman Wetlands International-Program Indonesia, luas lahan gambut di seluruh Indonesia berjumlah 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan.
Kementerian Kesehatan menyatakan kematian Inka Wardhana, pimpinan Louis Vuitton Indonesia, bukan disebabkan oleh virus Zika.
Sepanjang bulan Desember 2015 hingga Januari 2016, KLHK berhasil memenangkan tiga kasus pidana bagi dua perusahaan pembakar hutan dan satu perusahaan perusak lingkungan yang totalnya mencapai RP 17 miliar.
Badan Restorasi Gambut, menyatakan tengah menyusun format untuk melakukan koordinasi dengan dunia usaha dan negara-negara donor yang memiliki konsentrasi besar untuk membantu Indonesia dalam melakukan restorasi gambut.
Sekretaris Jendral KLHK Bambang Hendroyono, menyatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KLHK akan meningkatkan kinerja kerja dengan menguatkan isu-isu kebijakan alokasi sumber daya hutan dan lingkungan.
Sumber daya genetik telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.
Menindaklanjuti hasil kesepakatan Konferensi Perubahan Iklim (COP) 21 di Paris beberapa waktu lalu, KLHK bekerjasama dengan pemerintah Kerajaan Norwegia dan UNDP Indonesia akan menyelenggarakan Festival Iklim.
Peneliti dari Yayasaan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ir. Ilyani Sudardjat, menyatakan, peritel memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terkait regulasi kantong plastik berbayar.










































