Berita
Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan besar yang terjadi pada tahun 2015 adalah harga sangat mahal yang harus dibayar akibat pembiaran atas pengrusakan hutan dan gambut yang terjadi selama beberapa dekade. […]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli menyatakan telah memasukkan anggaran pengembangan 10 destinasi wisata unggulan ke dalam anggaran 2016.
PN Palembang menolak gugatan perdata pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait kasus pembakaran hutan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya meresmikan Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP PLTS) 5 MWp, di Desa Oelpuah, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengatakan Kota Bandung sudah siap sejak jauh hari mengantisipasi lonjakan pengunjung yang masuk ke kota Bandung, apalagi saat liburan seperti ini.
Pada Natal tahun ini, Paus telah berpesan kepada umat untuk melakukan pertobatan ekologi. Pertobatan yang dimaksud yaitu manusia harus lebih peduli terhadap lingkungan.
Kemen ESDM menyatakan, persepsi masyarakat yang menganggap energi terbarukan adalah barang mahal dan masyarakat yang sudah nyaman terhadap penggunaan subsidi BBM membuat pengerjaan energi terbarukan di Indonesia menjadi sulit untuk berkembang.
KLHK) memasukkan tiga sungai besar di Jawa Barat ke dalam tiga sungai prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan target menjadikan ketiga sungai tersebut untuk masuk ke dalam kategori kelas dua.
Menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok beberapa waktu belakangan, Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) menyatakan bahwa pedagang pasar bukan satu-satunya penentu harga barang.
PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya) mengaku akan tetap menjaga kontinuitas pasokan daya listriknya terutama penyediaan listrik saat malam pergantian tahun.
BPOM menyatakan hingga 21 Desember 2015, pangan kedaluwarsa menjadi temuan terbanyak dalam intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal 2015 dan tahun baru 2016.
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) belum sepenuhnya dijalankan dan pengingkaran kebijakan terkait perlindungan hutan alam ternyata masih ditemukan di lapangan.
Masyarakat Pulau Pari melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Jakarta pada Selasa (22/12/2015) lalu. Warga menuntut Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo melindungi hak warga terkait sengketa tanah dengan PT Bumi Pari Asih.










































