Pemerintah Dinilai Tidak Serius Jalankan Program Biodiesel

Reading time: 2 menit
Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Program biodiesel yang digadang-gadang sebagai alternatif solusi mencegah jebolnya BBM bersubsidi, dinilai tidak dijalankan secara serius oleh pemerintah. Direktur PT Wilmar Indonesia, Darwin Wu, menyatakan, jika memang pemerintah benar-benar serius dalam memerhatikan kesejahteraan petani sawit, maka program B10 (Biodiesel) di Indonesia harus dipaksakan jalan.

Darwin menjelaskan, jika berjalan lancar, seharusnya pada tahun 2014 ini PT Pertamina telah membeli 1,8 juta ton minyak sawit dari PT Wilmar Indonesia. Angka tersebut, lanjut Darwin, masih di bawah ekspektasi pasar karena pada awal tahun lalu PT Wilmar mengharapkan PT Pertamina bisa menggunakan minyak sawitnya sebagai bahan campuran untuk biodiesel sekitar 3 juta ton.

Menurut Darwin, tidak tercapainya ekspektasi pasar tersebut menimbulkan kekecewaan yang besar bagi pasar sehingga menyebabkan penurunan harga sawit hingga ke level terendah, dari 2800 sampai ke 1900 ringgit Malaysia pada beberapa bulan yang lalu. Penurunan harga tersebut disebutnya sebagai bentuk kekecewaan pasar mengenai konsumsi biodiesel di Indonesia.

“Ini sangat mengecewakan pasar. Pemerintah sudah seharusnya serius kalau memang benar-benar peduli terhadap petani sawit,” tegas Darwin kepada wartawan saat ditemui di Jakarta, Kamis (13/11).

Direktur PT Wilmar Indonesia, Darwin Wu (ketiga dari kiri), mengharapkan pemerintah menjatuhkan penalti atau hukuman bagi para penjual solar yang tidak mencampurkan solarnya dengan minyak sawit agar program B10  dapat berjalan. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Direktur PT Wilmar Indonesia, Darwin Wu (ketiga dari kiri), mengharapkan pemerintah menjatuhkan penalti atau hukuman bagi para penjual solar yang tidak mencampurkan solarnya dengan minyak sawit agar program B10 dapat berjalan. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ia juga menuturkan kalau memang pemerintah serius dalam menjalankan program B10, paling tidak pemerintah harus memberikan penalti atau hukuman bagi para penjual solar yang tidak blend (mencampurkan solarnya dengan minyak sawit). Dengan demikian, minyak sawit diharapkan bisa dikonsumsi di dalam negeri.

Sebagai informasi, selain pembatasan pembelian solar bersubsidi, upaya lain mengurangi konsumsi BBM bersubsidi adalah dengan menggelar program pengembangan energi alternatif berupa biodiesel, bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke BBM.

Program B10 adalah program pencampuran bahan bakar nabati (BBN) sebesar 10 persen yang dimulai sejak September 2013 hingga akhir 2015. Sedangkan pada awal 2016 akan diterapkan pencampuran biodiesel sebesar 20 persen (B20).

Aturan itu tercantum dalam regulasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai bahan bakar lain. Di dalam aturan disebutkan bahwa pemegang izin usaha niaga BBM dan pengguna langsung BBM wajib menggunakan BBN atau biodiesel secara bertahap. Hal ini untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar lain dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mengurangi konsumsi BBM.

(G09)

Top

You cannot copy content of this page