
KKP


Jakarta (Greeners) – Hiu paus seberat satu ton terdampar dalam kondisi mati di pesisir Pantai Banjar Yeh Kuning, Kabupaten Jembrana. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir […]

Jakarta (Greeners) – Nelayan di wilayah pesisir bisa memanfaatkan sampah menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan. Hal itu dapat terwujud melalui gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) […]

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan program ekonomi biru bisa meningkatkan kesehatan lingkungan laut dan perairan umum. Hal tersebut menjadi prasyarat penting dalam budidaya ikan hias yang […]

“Usulan tambahan pagu anggaran pada intinya untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Senin, (7/6/2021).

Menurut pengamatan data dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, selama bulan Januari 2021 terdapat tiga kali upaya ekspor benih lobster ilegal yang berhasil digagalkan oleh aparat penegak hukum. Dari tiga kali percobaan tersebut, berhasil diselamatkan benih lobster sebanyak 551,963 ekor dan senilai Rp 56 miliar.


Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pemerintah nampaknya βmelupakanβ pemulihan ekonomi sektor perikanan. Dia merinci, Pemerintah mengalokasikan dana PEN untuk Kementerian, Lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp 182,2 triliun. Sayangnya, lanjutnya, sejauh ini belum kelihatan intervensi strategis Pemerintah Indonesia kepada sektor perikanan. Padahal, menurut Abdi, dampak krisis sejak awal telah ikut memukul sektor perikanan.

Target produksi perikanan budidaya untuk tahun 2021 dari Β Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekitar 19,47 juta ton.

Dari kasus korupsi Edhy Prabowo, aktivis dan praktisi sektor kelautan dan perikanan mengajak semua pihak memberikan atensi karena menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mereka juga mengemukakan kriteria ideal menteri kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang belum lama ini Presiden Joko Widodo sahkan. Di dalam RPP ini, KKP berjanji tidak ada eksploitasi hasil laut seperti yang banyak pihak khawatirkan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengkritik praktik jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia yang tengah marak terjadi.

Kebijakan KKP hari ini masih belum berpihak oleh perempuan nelayan. Kawan-kawan nelayan masih melawan praktik-praktik alat tangkap tidak ramah lingkungan

Peta jalan ini akan menjadi panduan bagi KKP dan para pegiat konservasi untuk menetapkan prioritas perlindungan terhadap biota laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy mengatakan tidak tahu menahu keterkaitan perusahaan yang mendaftar sebagai eksportir benih lobster.