perhutanan sosial
17 Agu 2022 Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga menyebut penguasaan sumber daya alam di Indonesia belum tertuju pada rakyat. Tetapi masih pada segelintir kelompok. Kedua organisasi penggiat lingkungan […]
1 Agu 2022 Jakarta (Greeners) – Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan timbunan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Temuan tersebut berada di kawasan izin pemanfaatan […]
17 Des 2021 Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, sepanjang tahun 2019-2020 angka deforestasi di Indonesia turun hingga 75 % dibanding tahun 2018-2019. Hal ini tercapai berkat aturan pelarangan […]
25 Nov 2021 Jakarta (Greeners) – Pemerintah terus mendorong percepatan distribusi perhutanan sosial di Indonesia. Harapannya selain mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, program ini bisa berkontribusi menekan dan mengendalikan laju perubahan iklim. […]
4 Nov 2020 Presiden Joko Widodo mengingatkan Perhutanan Sosial bukan hanya sebatas urusan pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Lebih penting dari itu, kata Presiden, adalah pendampingan untuk program lanjutan agar masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK.
13 Okt 2018 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berkunjung ke Rumah Kreatif Indonesia di Kota Banjar, Jawa Barat untuk menjaring berbagai inisiatif masyarakat dalam mengembangkan produksi bambu di Kota Banjar.
30 Mei 2018 Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, perhutanan sosial merupakan program nasional dalam rangka pemerataan ekonomi melalui peningkatan akses dan hak kelola masyarakat atas sumber daya hutan.
10 Jan 2018 Sebagai salah satu solusi untuk melakukan dan meningkatkan upaya restorasi gambut, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengupayakan untuk memaksimalkan kebijakan perhutanan sosial di kawasan gambut.
2 Nov 2017 Presiden Joko Widodo melakukan peresmian program Perhutanan Sosial melalui optimalisasi lahan tambak non produktif di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong.
31 Okt 2017 KLHK menyatakan akan segera melakukan verifikasi hutan adat seluas 2,2 juta hektare yang dikuasai oleh 152 komunitas di berbagai daerah.
26 Okt 2017 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka Konferensi Tenurial Internasional, pada Rabu (25/10) di Istana Negara, sekaligus menyerahkan 11 SK Hutan Adat untuk 9 komunitas adat.
24 Okt 2017 Untuk memastikan program perhutanan sosial agar aman dan tepat sasaran, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).
5 Mei 2017 Sedikitnya 2,7 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut hilang selama enam tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.
News In EnglishMore News in English
Paling Banyak Dibaca
23 Mar 2018 
An
