Kesejahteraan Nelayan Kunci Pemberantasan Pencurian Ikan

Reading time: 2 menit
Memperingati Hari Nelayan Nasional, beberapa organisasi nelayan melakukan aksi di dekat Istana Negara, Jakarta, Senin (06/04). Mereka menuntut agar negara segera melindungi dan menyejahterakan nelayan Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional yang jatuh hari ini, Senin (06/04), para nelayan tradisional melakukan aksi yang digelar di berbagai daerah dengan fokus peningkatan kesejahteraan nelayan yang kerap didera kemiskinan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan secara serentak di Banda Aceh, Buton, Manado, Semarang dan Jakarta. Menurut Abdul, peringatan Hari Nelayan ke-55 ini dilakukan guna mendorong negara untuk segera melindungi dan menyejahterakan nelayan Indonesia.

Sepanjang tahun 2015, ujar Abdul, gebrakan yang berkaitan dengan nelayan Indonesia terus menjadi perhatian dan fokus masyarakat, seperti pelarangan cantrang, penenggelaman kapal asing, dan kasus Anak Buah Kapal (ABK) kapal.

“Namun apakah nelayan Indonesia sudah sejahtera? Fakta di lapangan baik nelayan, perempuan, nelayan pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir masih hidup dalam kemiskinan dan minim perlindungan,” jelasnya.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik pun mengungkapkan hal yang serupa. Riza yakin bahwa kesejahteraan nelayan yang ditandai dengan perlindungan dan peningkatan kapasitas nelayan Indonesia dalam melaut adalah kunci keberhasilan pemberantasan pencurian ikan. Tanpa partisipasi nelayan, lanjutnya, prioritas pemberantasan pencurian ikan hanya akan berakhir pada kerja-kerja program dan pemborosan, seperti yang terjadi dengan pemerintahan sebelumnya.

“KNTI menilai dari dua kasus illegal fishing teranyar seperti putusan ringan kapal raksasa (> 4 ribu GT) pengangkut ikan berbendera Panama MV Hai Fa dan terungkapnya praktik perbudakan di Benjina, itu menjelaskan kalau proses penegakan hukum di laut Indonesia dalam kurun lima bulan terakhir hanya sedikit memberikan efek jera,” tukas Riza.

Selain Riza, Ketua Dewan Pembina KNTI, Chalid Muhammad juga meyakini bahwa praktik mafia perikanan masih sangat kuat. Oleh karena itu, Chalid berharap aparat penegak hukum memprioritaskan pengungkapan pelaku utama mafia perikanan, baik mereka yang bersembunyi dibalik perusahaan nasional/asing, birokrasi, maupun institusi penegakan hukum.

“Bagi negara kepulauan sebesar Indonesia, kesejahteraan nelayan adalah solusi pemenuhan kebutuhan pangan, penyediaan lapangan pekerjaan, keberlanjutan lingkungan, kelestarian budaya luhur bahari nusantara, hingga mempersempit praktik ilegal di laut Indonesia,” tandas Chalid.

Penulis: Danny Kosasih

Top
You cannot copy content of this page