Menko Luhut: Soal Sawit, Pemerintah Mengkaji untuk Memboikot Produk Eropa

Reading time: 2 menit
sawit
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini sedang mengkaji untuk melakukan pemboikotan terhadap produk Eropa. Hal ini terkait langkah Uni Eropa yang mengumumkan tidak lagi menggunakan sawit untuk biofuel di Eropa karena masalah pencemaran lingkungan. Foto: Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman

Jakarta (Greeners) – Persoalan kelapa sawit semakin memanas sejak Uni Eropa (UE) mengumumkan tidak lagi menggunakan sawit untuk biofuel di Eropa karena masalah pencemaran lingkungan. Sebagai pemasok terbesar minyak sawit di dunia, pemerintah Indonesia menyatakan tidak tinggal diam.

Atas langkah UE tersebut, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini sedang mengkaji untuk melakukan pemboikotan terhadap produk Eropa. “Pemerintah sedang mengkaji untuk melakukan pemboikotan terhadap beberapa produk Eropa,” kata Luhut dalam siaran pers yang diterima oleh Greeners pada Sabtu (30/03/2019).

BACA JUGA: Ancaman Keluar dari Kesepakatan Paris, WALHI: Pernyataan Menko Maritim Serampangan 

Luhut menyatakan bahwa industri sawit di Indonesia melibatkan sekitar 18 juta orang. Oleh karena itu, langkah UE untuk tidak lagi menggunakan minyak sawit sebagai biofuel akan berdampak pada angka kemiskinan di Indonesia. Luhut menegaskan kalau pemerintah serius melindungi kesejahteraan petani dan jutaan orang yang bergantung pada bisnis sawit ini.

“Kalau harga-harga diturunkan bagaimana nasib pemasoknya? Nasib petani? Dalam sistem ekonomi ini kita harus selalu menjaga keseimbangan agar pemasok tetap untung dan pembeli nyaman,” kata Luhut.

Belum lama ini Luhut juga mengancam akan keluar dari Kesepakatan Paris jika UE tidak mengubah keputusannya untuk tidak memakai sawit sebagai bahan energi terbarukan di Eropa. Tindakan Luhut ini mendapat kecaman dari berbagai pihak khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Greenpeace Indonesia.

BACA JUGA: Menko Luhut: Deforestasi Sektor Sawit Terkecil Dibandingkan Peternakan Sapi 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Annisa Rahmawati mengatakan ketika berbicara tentang biofuel, dalam hal ini minyak sawit untuk biodiesel, itu adalah solusi salah karena jejak karbonnya dari konversi hutan dan gambut ternyata lebih banyak dari bahan bakar fosil. Berdasarkan laporan IPCC akhir tahun lalu dengan jelas dinyatakan bahwa mengakhiri deforestasi, melindungi hutan-hutan yang tersisa dan memulai restorasi besar-besaran secara global adalah solusi untuk menyelamatkan iklim.

Annisa juga mengatakan bahwa meningkatkan sawit sebagai campuran biodiesel juga membutuhkan lebih banyak lahan yang pastinya akan bersaing dengan lahan untuk produksi pangan sehingga mengancam ketahanan pangan. Saat ini industri biodiesel mengandalkan subsidi pemerintah. Pada akhirnya penghapusan subsidi akan membuat harga biodiesel lebih tinggi dan tidak kompetitif lagi dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

“Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk memperbaiki masalah industri sawit yang masih carut marut, implementasi moratorium yang tidak kuat dan tidak kunjung terwujudnya satu peta publik yang memastikan perlindungan hutan dan gambut yang tersisa. Hal ini termasuk bagaimana menyerap kelebihan CPO untuk digunakan di pasar nasional berfokus pada hilirisasi dan peningkatan kesejahteraan petani kecil dalam masa transisi serta menawarkan solusi dalam bentuk investasi nyata dan sepenuh hati untuk industri energi terbarukan selain biofuel. Ini yang harus diutamakan,” kata Annisa.

Penulis: Dewi Purningsih

Top
You cannot copy content of this page