Merayakan Hari Air, Memperjuangkan Air Bersih

Reading time: 8 menit

“Sekitar sembilan juta rumah tangga sangat kekurangan air bersih dan mereka membutuhkan air bersih”

Sedangkan biaya yang dibelanjakan untuk perawatan dan penyembuhan korban masalah air lebih banyak lagi. Di Indonesia, pada tahun 2006 perkiraan biaya yang dikeluarkan per tahun mencapai Rp 56 triliun. Biaya sebesar itu setara dengan 2.3 % GDP (Gross Domestic Product) dan berakar pada air dan sanitasi buruk serta perilaku tidak higiene. Di perkotaan setiap orang terbebani biaya Rp 275.000/tahun, sedangkan di perdesaan setiap orang per tahun terbebani Rp 224.000. Dampak ekonomi dari pencemaran air akibat sanitasi yang buruk mencapai Rp 14,9 triliun (Research Report, Economic Impact of Sanitation In Indonesia : Water and Sanitation Program-East Asia and Pasific, world Bank : 2008).

Secara keseluruhan penduduk Indonesia yang hidup dengan sanitasi buruk mencapai 72.500.000 jiwa. Mereka tersebar di perkotaan (18,2%) dan perdesaan (40%). Kasubdit Penyehatan Air, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa di Indonesia ada 226 Kota/Kabupaten yang masih bermasalah dengan pengelolaan air limbah, 240 Kota/Kabupaten menghadapi masalah pengelolaan sampah, serta 100 Kota/Kabupaten masih bermasalah dengan drainase. Sedangkan kota yang bermasalah dengan ketiganya sebanyak 52 Kota.(Proyek Fasilitasi Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan / Waspola).

Pada akhir tahun 2009 baru 47,71% penduduk yang sudah memiliki akses terhadap air minum dan hanya 51,19% memiliki akses sanitasi dasar. Jumlah penduduk yang tidak lagi buang air besar di sembarang tempat hanya mengalami peningkatan sebesar 12%. Kejadian diare juga turun namun tidak signifikan dan masih jauh dari yang diharapkan.

Sedangkan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan sekitar sembilan juta rumah tangga di seluruh Indonesia masih membutuhkan air bersih. “Sekitar sembilan juta rumah tangga sangat kekurangan air bersih dan mereka membutuhkan air bersih,” kata Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, Jumat (16/03/2012).

Agung menjelaskan, pemerintah menargetkan tidak ada lagi krisis air di daerah tandus dan daerah lainnya. “Sasaran tidak ada lagi krisis air di tahun 2025. Panduan proyek pekerjaan umum dan program nasional pemberdayaan masyarakat dan alokasinya dari APBN,” katanya.

Target MDGs
Salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) adalah mengurangi hingga separuh jumlah penduduk dunia yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. Untuk mencapai target MDGs, masih ada 60 juta penduduk yang masih harus diberi pelayanan air minum dan 35 juta penduduk Indonesia yang harus diberi layanan sanitasi, dan MDGs harus dicapai dalam waktu tiga tahun.
Kepala Sub-Direktorat Air Minum dan Air Limbah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nugroho Tri Utomo di Jakarta, Rabu (20/10/2010) mengatakan untuk memenuhi target MDGs, Indonesia butuh kenaikan akses air bersih 11 persen dalam lima tahun. “Karena pertumbuhan akses layanan sanitasi hanya 0,5 persen per tahun, harus dipacu lagi menjadi 2 persen per tahun,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pemerintah menargetkan proporsi jumlah penduduk yang memiliki akses langsung terhadap sumber air bersih dapat mencapai 68 persen pada tahun 2015 sesuai target MDGs yang akan dilaksanakan secara proporsional di setiap provinsi, kekabupaten atau kota. Misalnya, di Aceh pada tahun 2009, akses terhadap sumber air bersih baru mencapai 30 persen, maka target untuk tahun 2015 harus mencapai 50 persen. Begitu pula, Sumatera Utara, dari 51 persen menjadi 71 persen. Sumatera Barat dari 46 persen menjadi 70 persen, dan seterusnya.

Top