Berita
Para peneliti menemukan bahwa ‘sistem tertutup’ yang dikembangkan oleh para petani ikan ternyata membuat ikan justru lebih sehat dengan kadar karbon dioksida yang tinggi.
Badan Restorasi Gambut (BRG) menyatakan bahwa satu juta hektar lahan di kawasan prioritas kerja BRG dapat dimanfaatkan dengan menggunakan dua skema.
The Nature Conservancy (TNC) Indonesia menemukan sedikitnya lima ancaman utama terhadap keberlangsungan enam spesies penyu di Indonesia.
Menjelang Hari Primata yang diperingati pada 30 Januari mendatang, organisasi Protection Forest and Fauna (Profauna) Indonesia menggelar kampanye bertajuk ‘Jangan Beli Primata’.
Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Jokowi dan Menteri ESDM Ignasius Jonan membatalkan kebijakan relaksasi ekspor pertambangan mineral.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo resmi mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia terkait kegiatan penambangan bahan baku semen, pembangunan serta pengoperasian pabrik tersebut di Rembang.
Warga Desa Kedungringin di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengadu kepada Wakil Gubernur Jawa Timur terkait limbah pabrik yang mencemari sungai desa selama bertahun-tahun.
Ric O’Berry’s Dolphin Project, bekerjasama dengan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) mengampanyekan #FreeBaliDolphins dan membuat petisi agar publik tidak membeli tiket pertunjukan lumba-lumba.
Puluhan Hiu Paus (Rhincodon typus) berkeliaran bebas di pesisir Pantai Wisata Bentar, Gending, Probolinggo, Jawa Timur. Satwa laut ini bahkan tidak terganggu dengan kehadiran manusia di dekat mereka.
Perairan Indonesia yang tinggi keragaman hayati lautnya ini ternyata merupakan habitat Hiu Berjalan. Lima dari sembilan spesies sudah berhasil ditemukan dan diidentifikasi berada di perairan Indonesia.
Sejak dua tahun Poros Maritim dicanangkan, Koalisi Rakyat untuk Perikanan (KIARA) menilai perhatian terhadap nelayan sebagai pilar utama Poros Maritim masih minim.
Organisasi Protection of Forest & Fauna (Profauna) mencatat, angka perdagangan satwa liar di Indonesia tahun 2016 meningkat hingga 35 persen dibandingkan tahun 2015.
Selama tahun 2016, ada 127 kasus sosial ekologis di Jawa Timur yang dicatat oleh Walhi. Penyebabnya adalah regulasi yang lebih condong berpihak kepada kepentingan investasi.










































