Berita
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa pemerintah melalui Satgas 115 akan mengusut tuntas kasus larinya sembilan kapal perikanan eks asing asal Tiongkok.
Dalam upaya memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menjaring investasi di sektor kelautan dan perikanan.
Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah di depan mata. Banyak peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia menjelang AFTA dan MEA ini.
Pemerintah berencana untuk mendirikan badan usaha baru guna mempercepat pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.
PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang merupakan anak perusahaan PT Lapindo Brantas, menyatakan bahwa pengeboran sumur gas baru yang akan dilakukan Lapindo Brantas sudah diperhitungkan dengan matang.
Menghadapi musim penghujan tahun 2016 ini, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan menyatakan akan mulai merealisasikan pembangunan 19 waduk baru.
Pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat terkait Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).
Setiap pengalaman hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat dan sudah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, harusnya bisa menjadi satu pengetahuan baru yang bisa diambil dalam hal pengurangan risiko bencana.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mulai menerapkan pemberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar di 17 kota di Indonesia. Pemberlakukan ini akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional.
Dalam satu hari, DKI Jakarta mampu menghasilkan sekitar 2.500 hingga 7.000 ton sampah dan akan terus bertambah setiap harinya.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyatakan bahwa sudah saatnya kota Jakarta merealisasikan penerapan fasilitas Intermediate Treatment Facility (ITF) yang menjadi bagian dari master plan persampahan DKI Jakarta.
Selain di laut dan wilayah perkotaan, sampah juga menjadi masalah serius di banyak taman nasional dan pegunungan di Indonesia.
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengingatkan meskipun gugatan yang diajukan KLHK hanya perdata, namun harus diingat bahwa di balik gugatan ini terdapat kepentingan publik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat.










































