Sumber Dana Tim Transisi Jokowi Dinilai Belum Transparan

Reading time: 2 menit
Kordinator KONTRAS, Haris Azhar. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membuka kepada publik siapa dan dari mana dana operasional untuk tim transisi bentukan Joko Widodo.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan menyampaikan, bahwa keterbukaan ini perlu dilakukan sebagai prasyarat awal untuk membangun perbaikan pemerintahan Indonesia kedepan.

Ade menilai, keberadaan tim transisi memang cukup positif karena berorientasi pada program-program yang nantinya akan dijalankan oleh Jokowi-JK. Namun, lanjutnya, salah satu syarat untuk membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas atau transparansi yang jelas kepada publik.

“Tim transisi harus membuka dan transparan akan pendanaan mereka kepada masyarakat, jelas ini sangat penting mengingat komitmen Jokowi-JK untuk melakukan perbaikan birokrasi dan keterbukaan di pemerintahan kedepan,” jelas Ade, Jakarta, Selasa (02/09).

Senada dengan Ade, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Haris Azhar juga meminta kepada Jokowi-JK untuk memberitahukan apakah hanya ada satu tim transisi yang berada di rumah transisi, atau ada tim transisi lain yang sudah mempunyai agenda tersendiri yang tidak diketahui publik.

“Ditambah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sudah mulai bekerja, itu kan berarti sudah menggunakan fasilitas negara,” terang Haris.

Untuk mengoperasionalkan sebuah tim yang cukup besar, tambah Haris, dan dengan kerja yang sangat strategis pasti dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, kubu Jokowi-JK harus segera melakukan transparansi pendanaan tim transisi kepada publik karena dengan begitu kubu Jokowi-JK Jauh pendiktean kelompok pemodal.

“Ini juga dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi Jokowi-JK kepada seluruh bentuk voluntarisme massif yang telah bekerja keras untuk memenangkan mereka dalam Pilpres,” tambahnya.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah LSM, antara lain KONTRAS, Walhi, ICW, PSHK, Solidaritas Perempuan, Public Virtue Institute, Indonesia for Global Justice, Jaringan Advokasi Tambang, Trade Union and Rights Center, Yappika, Komite Pemilih Indonesia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KPA dan Inded menggelar konferensi pers kemarin, Selasa (02/09). Mereka menyatakan sikap sekaligus menyampaikan delapan program prioritas yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

(G09)

Top