5 Agu 2019 Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Ibukota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Pulau Kalimantan. Namun, pemindahan ibu kota baru ke pulau […]
2 Agu 2019 Jakarta (Greeners) – Kondisi dan nasib masyarakat adat di wilayah nusantara masih terpinggirkan secara sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu sorotan saat diskusi media dalam rangka Perayaan […]
17 Jan 2019 Dosen Fakultas Kehutanan IPB Hariadi Kartodihardjo mengatakan bahwa seharusnya pemerintah bisa memutuskan pengakuan masyarakat adat secara “de facto” serta diakui secara keadilan sosial.
26 Agu 2017 Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN) urges government to implement its commitments on indigenous rights, said its secretary general Rukka Sombolinggi, in Jakarta, on Wednesday (9/8), to commemorate International Indigenous Peoples Day.
10 Agu 2017 Jakarta (Greeners) – Memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan komitmen-komitmennya terhadap hak-hak masyarakat adat. Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan bahwa perkembangan […]
2 Jan 2017 Masyarakat adat di Indonesia mengawali tahun 2017 dengan penuh harapan baru, setelah penantian panjang akhirnya di penghujung tahun 2016 keberadaan wilayah hukum masyarakat adat diakui negara.
17 Mar 2016 Hasil inkuiri Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berhasil mengungkap berbagai persoalan agraria yang selama ini terjadi, khususnya yang melibatkan masyarakat hukum adat.
5 Feb 2016 Meski tidak berhasil masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas Badan Legislasi DPR 2016, AMAN tetap meminta tetap ada aturan di daerah untuk pengakuan masyarakat adat.
8 Jan 2016 Pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat terkait Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).
8 Jan 2016 Setiap pengalaman hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat dan sudah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, harusnya bisa menjadi satu pengetahuan baru yang bisa diambil dalam hal pengurangan risiko bencana.
3 Jan 2016 Hingga penghujung tahun 2015, hampir semua agenda prioritas terkait masyarakat adat dinilai tidak berjalan.
25 Des 2015 Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) belum sepenuhnya dijalankan dan pengingkaran kebijakan terkait perlindungan hutan alam ternyata masih ditemukan di lapangan.
5 Des 2015 Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi COP 21 di Paris, FWI dan AMAN kembali menyoroti kebijakan pemerintah tentang tata kelola hutan dan pengakuan terhadap masyarakat adat.
News In EnglishMore News in English
19 Nov 2019 Paling Banyak Dibaca
6 Nov 2019 
21 Sep 2016 
4 Sep 2018 
Tim
-
Dinda Unsri
- Naufal Wibowo
Tim