Jakarta (Greeners) – Indonesia dan Jepang teken kerja sama studi kelayakan fasilitas penanganan sampah skala besar di Indonesia. Kedua negara menandatangani naskah kerja sama “Implementation Arrangement tentang Feasibility Study on Large-Scale Waste Treatment Facility in Bekasi, Karawang and Purwakarta Area”. Penandatanganan kesepakatan itu berlangsung di Kantor MoEJ, Distrik Kota Chiyoda, Jepang, Selasa (2/4).
Perwakilan dari Indonesia dan Jepang yang menandatangani kerja sama tersebut meliputi Sekretaris Direktorat Jenderal PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sayid Muhadhar dengan Director General for Resource Circulation Environmental Regeneration and Material Cycles Bureau, Ministry of Environment Japan (MoEJ), Sumikura Ichiro.
Wakil Menteri LHK Alue Dohong bersama Vice Minister for Global Environmental Affairs Japan, Yutaka Matsuzawa, juga menyaksikan langsung penandatanganan naskah kerja sama.
Adapun kegiatan yang akan terlaksana melalui kerja sama ini berupa studi kelayakan (feasibility study) dalam rangka pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah Regional Bekasi, Karawang, dan Purwakarta (Bekarpur). Kemudian, terdapat juga pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pemerintah daerah.
BACA JUGA: Pulau Jawa Hasilkan 1,12 Juta Ton Sampah Elektronik
Acara penandatanganan Pengaturan Implementasi (IA) tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan pertemuan High Level Dialogue antara KLHK dengan MOEJ. Khususnya, dalam rangka Mid-term Review implementasi Memorandum of Cooperation (MoC) di bidang Lingkungan Hidup. Menteri LHK RI Siti Nurbaya dengan Minister of the Environment Japan, Nishimura Akihiro menandatangani MoC tersebut. Penandatangan itu telah berlangsung pada 30 Agustus 2022 di Bali.
Indonesia dan Jepang teken kerja sama studi kelayakan penanganan sampah. Foto: Freepik
Jepang Akan Bantu Tangani Sampah Elektronik
Sementara itu, Jepang akan memberi bantuan ke Indonesia terkait penanganan sampah elektronik (electronic waste). Dukungan itu berupa feasibility study, alih teknologi dan capacity building untuk masa waktu program selama empat tahun kedepan (2024-2028).
Alue juga meminta pihak Ditjen PSLB3 dan Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK untuk segera menyiapkan langkah-langkah awal persiapan. Kemudian, berkomunikasi dengan mitra di Kementerian Lingkungan Hidup Jepang.
“Tujuannya untuk mengkonkritkan kerja sama di bidang penanganan sampah elektronik (e-waste) tersebut,” kata Wamen LHK Alue Dohong lewat keterangan tertulisnya.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
