DPR dan LSM Lakukan Rapat Dengar Pendapat Bahas Kebakaran Hutan

Reading time: 2 menit
Kebakaran lahan. Foto: greeners.co

Jakarta (Greeners) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis (08/10) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan masyarakat sipil serta beberapa organisasi masyarakat seperti Center for International Foresty Research (CIFOR), Kemitraan, Indonesia Budget Center (IBC) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). RDP tersebut guna membahas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Dalam pemaparannya, CIFOR merekomendasikan sejumlah solusi penanganan kebakaran lahan dan hutan yang telah menyebabkan korban meninggal dunia. Rekomendasi ini, ujar Prof. Dr. Herry Purnomo selaku peneliti CIFOR, diambil berdasarkan hasil riset yang memberikan kesimpulan untuk solusi jangka pendek, permasalahan anggaran, dan penegakkan hukum yang harus menjadi prioritas.

“Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah harus tegas mengenai persoalan penegakan hukum. Pemerintah harus bisa mereview soal perizinan lahan gambut menyeluruh, lakukan monitoring pengelolaan, menunda, danmencabut konsesi hutan serta kebun di lahan gambut. Pemerintah juga harus segera menata ulang pengelolaan ekosistem lahan gambut dan mengintegrasikan pemetaan lahan gambut dalam One Map Policy,” tegas Herry di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (08/10).

Adapun untuk solusi jangka menengah, CIFOR meminta agar pemerintah konsisten dalam memastikan peraturan terkait lahan gambut agar tidak tumpang tindih. Pemerintah Indonesia, kata Herry, juga perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana asap.

Terkait alokasi anggaran, sejumlah aktivis lingkungan juga menyoroti permasalahan alokasi anggaran di sektor kehutanan yang dianggap sangat rendah. Kondisi ini diperburuk dengan realisasi belanja yang tidak optimal yang rata-rata masih di bawah pagu anggaran.

“Sangat disayangkan, pada RAPBN 2016 indeks alokasi anggaran untuk sektor hutan sama sekali belum berubah bahkan turun menjadi Rp48.685 per hektar per tahun dibanding indeks tahun sebelumnya,” ungkap aktivis dari Indonesia Budget Center, Darwanto.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa saat ini Komisi IV tengah membentuk panitia kerja (panja) perusakan lingkungan hidup sebagai langkah pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak kabut asap. Hasil dari panja ini nantinya akan mendesak pemerintah agar melakukan langkah-langkah cepat dan solutif dalam mengatasi persoalan perusakan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan.

“Tidak menutup kemungkinan ke depan Panja ini akan bertransformasi menjadi panitia khusus (pansus) jika proses penanganan yang dilakukan pemerintah masih lambat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendesak pemerintah mengucurkan dana tambahan sebesar Rp 3,5 triliun kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tambahan anggaran itu untuk mendukung program antisipasi KLHK terhadap ancaman kebakaran hutan di tahun 2016.

Edhy menyesalkan sikap pemerintah yang hanya mengalokasikan anggaran untuk KLHK dalam R-APBN 2016 sekitar Rp 6,3 triliun. Menurut dia, jumlah anggaran tersebut tidak sepadan dengan luas hutan Indonesia seluas 120 juta hektar.

Edhy juga mendesak pemerintah untuk lebih mengutamakan pencegahan ketimbang penanggulangan dalam menghadapi potensi ancaman kebakaran hutan di tahun 2016. Menurut dia, jika pemerintah terus-menerus mengutamakan penanggulangan daripada pencegahan terhadap kebakaran hutan justru akan membuat pembengkakan anggaran dan juga berdampak buruk bagi masyarakat.

Penulis: Danny Kosasih

Top