Jusuf Kalla: Pembangunan Maritim Indonesia Perlu Konektivitas

Reading time: 2 menit
maritim
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla membuka acara World Ocean Summit 2017 di Nusa Dua, Bali, Kamis (23/02). Foto: greeners.co/Syaiful Rochman

Nusa Dua (Greeners) – Laut merupakan salah satu sektor penting yang menjadi sorotan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan telah dicanangkan dalam program poros maritim. Dalam acara World Ocean Summit 2017 di Nusa Dua Bali, Jusuf Kalla kembali menyampaikan perlunya mengembangkan potensi laut Indonesia.

Jusuf Kalla menyatakan, dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia mempunyai target pertumbuhan produk domestik bruto atau gross domestic product (GDP) yang cukup ambisius, yaitu sebanyak 20 persen dari sektor kelautan.

“Dalam 10 tahun ke depan, maritim Indonesia akan berupaya meningkatkan 11 persen GDP menjadi 20 persen GDP dari sektor kelautan,” ujar JK, Bali, Kamis (23/02).

BACA JUGA: Implementasi Poros Maritim, Kesejahteraan Nelayan Masih Terpinggirkan

Untuk mencapai target ini, JK menyatakan bahwa Indonesia akan membangun 24 pelabuhan baru dan juga tol laut. Pembangunan ini penting bagi Indonesia agar Indonesia sebagai negara maritim dapat berkembang.

“Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dengan jumlah penduduk yang besar juga. Oleh karena itu, kita perlu konektivitas. Pulau-pulau harus terhubung. Kita perlu konektivitas karena apabila tidak, harga-harga akan mahal dan efek lainnya. Kita perlu konektivitas yang cepat dan efektif,” tegasnya.

Ia menyatakan, agar tujuan ini tercapai, pemerintah Indonesia membuka pintu bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri. JK menambahkan, aturan yang ketat dari pemerintah Indonesia bagi investor asing seharusnya bukan halangan untuk berinvestasi.

BACA JUGA: Percepat Poros Maritim, KKP Genjot Pembangunan SKPT di 15 Lokasi

Selain itu, JK juga mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap kasus penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. “Setelah hukum illegal fishing diterapkan secara ketat, hasilnya bisa dilihat pada berkurangnya kasus-kasus illegal fishing.”

Senada dengan JK, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya dalam menghadapi isu penangkapan ikan ilegal.

“Pemerintah Indonesia memikirkan mengenai isu illegal fishing. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sudah berupaya keras menangani permasalahan ini,” katanya.

Penulis: Renty Hutahaean

Top
You cannot copy content of this page