KNTI: Daerah Pesisir Harus Menjadi Pusat Ekonomi Kerakyatan

Reading time: 2 menit
Ilustrasi: Ist.

Jakarta (Greeners) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyampaikan bahwa sudah selayaknya desa pesisir menjadi pusat ekonomi kerakyatan yang alat ukur pencapaiannya adalah keberdayaan desa pesisir tersebut dalam mengoptimalkan diri sebagai sentra hilirisasi dan inovasi produk-produk perikanan dan kelautan.

Menurut Ketua Umum KNTI, M Riza Damanik mengatakan bahwa, untuk meningkatkan hilirisasi produk perikanan sebagai upaya menciptakan nilai tambah bagi desa pesisir, maka tentu saja pemerintah harus bisa memberdayakan desa-desa pesisir yang t ersebar di berbagai pelosok di Tanah Air.

“Jadi desa pesisir sudah tidak lagi hanya sekedar menjadi pusat pengambilan bahan mentah dan pengonsumsi produk olahan dari kota, ujarnya, Jakarta, Sabtu (25/07).

Selain itu, ia juga menepis tudingan terhadap anggapan yang menyatakan bahwa nelayan Indonesia tidak kompetitif dibandingkan dengan nelayan di sejumlah negara lain. Menurut Riza, tudingan seperti itu tidak saja usang, tetapi sekaligus terkesan lempar tanggung jawab.

Persoalannya jelas menjadi lebih kompleks karena telah terjadi penyimpangan arah dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Penyimpangan prioritas itu, ujar dia, selama ini telah menjadi faktor penghambat utama tumbuh kembangnya manusia Indonesia dalam memakmurkan laut.

Riza juga mengingatkan bahwa dari lebih 13 juta tenaga kerja di sektor perikanan, dimana sebanyak 51% beraktivitas di produksi (perikanan tangkap dan budidaya), 38% di pemasaran, dan hanya 11% di sektor pengolahan.

“KNTI menginginkan pemerintah dapat mengoreksi prioritas dan arah pembangunan sektor kelautan ke depan antara lain dengan mengatasi ketimpangan antardaerah di Tanah Air. Pemerintah harus melakukan koreksi ketimpangan pembangunan antara timur dan barat maupun perbatasan dan nonperbatasan,” kata Riza lagi.

Langkah koreksi itu pun, lanjutnya lagi, harus tercermin dalam politik anggaran 2016–2019 dengan prioritas kawasan timur Indonesia dan perbatasan. Karena, dari total 60.163 unit pengolahan ikan (UPI) pada tahun 2014 sebanyak 40.407 UPI atau 67,2% berada di Pulau Jawa dan Sumatra.

Selain itu juga, dari total 9.536.050 ton produk olahan hasil perikanan pada tahun 2014 hampir 3,9 juta ton atau sekitar 41% berasal dari Pulau Jawa dan Sumatra. Dari total 1.375 pelabuhan perikanan di Indonesia juga, lanjut dia, sebanyak 68% berada di kawasan Indonesia barat, 25% di tengah, dan hanya 7% di kawasan Indonesia timur.

“Belum lagi sejumlah proyek eksploitatif seperti reklamasi pantai, pertambangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selalu tidak dilihat sebagai sesuatu yang jelas-jelas telah merugikan nelayan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Top

You cannot copy content of this page