Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, total desa tenggelam di Indonesia selama tahun 2020 sebanyak 1.148 desa. Dari jumlah itu, Jawa tengah merupakan wilayah tertinggi mencapai 109 desa tenggelam.
Sebelumnya hingga saat ini ada 12.000 desa di Indonesia yang tenggelam. Penyebabnya tak sekadar peningkatan air laut imbas krisis iklim. Penurunan muka tanah imbas peningkatan sektor industri ekstraktif di Indonesia memperburuk penyebab tenggelamnya ribuan desa tersebut.
Saat air laut naik, banjir rob menerjang wilayah pesisir. Celakanya desa yang mengalami penurunan permukaan tanah dampak rob akan parah dari tahun ke tahun.
Sebaran banjir rob di desa pesisir Indonesia selama empat tahun terakhir melanda 5.416 desa. Pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.685 desa. Lalu tahun 2019 yaitu sebanyak 1.099 desa dan 2020 yaitu sebanyak 1.148 desa.
Manajer Eksekutif Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin mengatakan, berdasarkan pemetaan, ancaman tenggelamnya desa-desa di Indonesia paling besar yaitu ada di Pulau Jawa.
Rinciannya ada di sepanjang Pantai Utara Jawa, mulai dari Jakarta, Bekasi, Cirebon, Jawa Tengah, Semarang, hingga Jepara. Wilayah lain yaitu pesisir barat wilayah Sumatra.
“Kenapa Jawa parah? Selain ancaman dari air laut juga ada beban industri yang besar. Di Jakarta misalnya industri-industri ini menyebabkan penurunan tanah hingga 12 sentimeter per tahun,” katanya kepada Greeners, Selasa (4/10).
Faktor Lain Picu Desa Tenggelam
Hal yang sama terjadi di Pesisir Barat Sumatra, seperti wilayah Bengkulu. Selain berhadapan dengan ancaman dari Samudera Hindia, wilayah ini rentan karena banyak proyek ekstraktif. Misalnya, tambang pasir besi dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Parid menambahkan, tenggelamnya desa-desa di Indonesia juga akan berdampak pada kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. “Jika krisis iklim terus terjadi maka kenaikan muka air laut semakin naik dan pulau terdepan tenggelam,” ucapnya.
Oleh sebab itu, masyarakat pesisir merupakan kelompok paling rentan di seluruh dunia. Selain berhadapan dengan ancaman kenaikan muka air laut, mereka berhadapan dengan ancaman kebijakan pembangunan yang merugikan.
Ia mendorong agar pemerintah Indonesia mendeklarasikan kiamat iklim dengan memastikan evaluasi regulasi-regulasi yang memperparah krisis iklim.
“UU Cipta Kerja, UU Minerba, hingga aturan-aturan lain yang mengeksploitasi sumber daya alam harus dievaluasi dan dicabut,” tegasnya.
Banjir rob berulang karena kenaikan permukaan air laut. Foto: Shutterstock
Perkuat Ketangguhan Masyarakat Pesisir
Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam menyatakan, krisis iklim merugikan potensi sektor pesisir dan laut sebesar Rp 81,82 triliun.
Pasalnya, peningkatan permukaan laut mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan berujung banjir. Selanjutnya, peningkatan temperatur pada permukaan laut mengakibatkan coral bleaching serta berimbas pada fish production.
“Dampak paling signifikan yaitu garis pantai Indonesia yang rentan sekitar 18.000 kilometer akan terdampak karena rob, gelombang pasang dan kenaikan air muka laut,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pentingnya peningkatan daya resilience di kawasan pesisir mengingat fenomena ini merugikan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Penulis : Ramadani Wahyu
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
