KNTI: Nelayan Perbatasan Butuh Infrastruktur Mendasar

Reading time: 1 menit
Ilustrasi: freeimages.com

Jakarta (Greeners) – Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, untuk membuka investasi asing di pulau-pulau kecil terluar dinilai terlalu dini dan beresiko. Demikian disebutkan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) seperti dilansir dalam siaran persnya, Jakarta, Selasa (08/09).

Rencana Menteri Susi yang ingin membuka 31 pulau kecil terluar untuk investasi asing, menurut KNTI, bukanlah prioritas utama jika infrastruktur mendasar untuk masyarakat di pulau tersebut belum terpenuhi. Infrastrukstur mendasar ini mencakup air bersih, listrik dan transportasi. Dengan terpenuhinya infrastruktur tersebut, roda perekonomian akan berputar dengan sendirinya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, peruntukan pulau kecil terluar terbatas untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan.

Ketua KNTI, M. Riza Damanik, ketika dihubungi Greeners, menyatakan, investasi asing di pulau-pulau kecil terluar tidak diperlukan. Menurut Riza, pemerintah seharusnya fokus untuk mengolah sumber daya yang ada. Jika sumber daya mampu dikuasai dan dikelola, lanjut Riza, rakyat khususnya yang mendiami pulau-pulau kecil terluar dapat sejahtera.

“Bila dilihat secara komprehensif, maka kita seharusnya yakin bahwa bangsa ini punya modalitas yang besar untuk kelola pulau-pulau terluar secara mandiri dan kreatif,” katanya.

Terkait pengawasan mengenai kelestarian lingkungan oleh pemerintah, menurut Riza, masih cenderung minim. Dengan minimnya pengawasan, bukan tidak mungkin akan terjadi masalah-masalah baru terkait dengan lingkungan atau alam di sekitar pulau-pulau tersebut. “Pengawasan menjadi kendala tersendiri jika kita berbicara mengenai dampak lingkungan,” imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 67 persen dari 60 ribu lebih unit pengolahan ikan tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, KNTI menilai bahwa strategi APBN 2016 sebenarnya lebih dari cukup membalik ketidakadilan tersebut untuk selanjutnya memulai bangkitnya ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil terluar secara berdikari.

Penulis: TW

Top