Norwegia Masih Tunggu Kepastian Pemerintah Indonesia

Reading time: 2 menit
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik (kaus merah). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik mengaku masih menantikan kepastian dari pemerintah Indonesia terkait dengan kelanjutan kerjasama antara pemerintah Norwegia dan Indonesia pada program pengurangan emisi yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI) setelah dibubarkannya Badan Pengelola Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut (BP REDD+).

Stig mengungkapkan bahwa Norwegia dan Indonesia telah memiliki perjanjian program jangka panjang yang harus dipatuhi terkait masalah emisi. Menurut Stig, karena Presiden Joko Widodo telah membubarkan badan independen yang mengurusi hal tersebut, maka pemerintah Indonesia harus segera membentuk badan baru agar program pengurangan emisi bisa terus berjalan.

“Pemerintah Indonesia harus segera me-reorganize siapa yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap program ini agar kami (Norwegia) bisa terus memberikan support atau dukungan terhadap program pengurangan emisi ini,” terang Stig saat ditemui oleh Greeners di Jakarta, Jumat (30/01).

Selain itu, terkait tugas dan fungsi BP REDD+ yang telah diintegrasikan ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Stig mengatakan hingga saat ini masih belum ada komunikasi lebih lanjut bersama dengan pemerintah Indonesia terkait Letter of Intent maupun tugas dan fungsi REDD+ nantinya.

“Memang sebelum Perpres Nomor 16 Tahun 2015 ditandatangani, saya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Siti Nurbaya. Namun setelah BP REDD+ dibubarkan belum ada komunikasi resmi lagi terkait program pengurangan emisi ini,” tambahnya.

Di tempat terpisah, mantan Kepala BP REDD+, Heru Prasetyo menerangkan kalau Perpres Nomor 16 Tahun 2015 menyebutkan Kementerian LHK hanya bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan dalam Letter of Intent disebutkan bahwa lembaga khusus yang independen seperti BP REDD+ yang berwenang melakukan koordinasi terkait dengan perkembangan dan implementasi REDD+.

“Ini sama saja Kementerian LHK tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Letter of Intent,” pungkasnya.

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Januari 2015 lalu telah menandatangani Perpres Nomor 16 Tahun 2015 yang isinya membubarkan dua lembaga Negara, yaitu Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

(G09)

Top