Rencana Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Dinilai Ancam Ekosistem dan Nelayan

Reading time: 2 menit
Ilustrasi: Ist.

Jakarta (Greeners) – Bergesernya rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya di Kecamatan Cilamaya dan sebagian Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang ke arah barat karena berada di blok migas pantai utara, dikhawatirkan akan mengancam ekosistem pesisir utara Karawang yang indah dan akan berdampak bagi kehidupan nelayan setempat.

Dadan Ramdan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengatakan, rencana pembangunan pelabuhan yang merupakan bagian dari proyek Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini akan mereklamasi pantai yang memiliki luas 140 Ha di desa dan pantai Ciparage yaitu seluas 250 Ha, dengan panjang pelabuhan sekitar 1,25 kilometer.

Dari aspek lingkungan hidup, tuturnya, rencana pembangunan pelabuhan ini dipastikan akan merusak kelestarian pantai Ciparage yang saat ini menjadi tempat wisata warga di pantai utara Karawang. Bukan itu saja, reklamasi tersebut akan menimbun pantai dan ekosistemnya, termasuk merusak terumbu karang yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

“Walhi Jawa Barat jelas menolak pembangunan pelabuhan Cilamaya karena pasti hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha industri dan mafia proyek, termasuk Gubernur, Bupati dan pejabat pusat Karawang,” terangnya dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (06/03).

Walhi Jawa Barat, terang Dadan, mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Ahmad Heryawan serta PLT Bupati Karawang untuk membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya. Selain itu, ia juga meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk mendukung kaum nelayan yang meminta pembatalan pelabuhan Cilamaya tersebut.

Menurut Dadan, rakyat memerlukan infrastruktur yang baik, namun bukan infrastruktur pelabuhan skala besar atau internasional seperti Cilamaya yang merusak ekosistem dan merugikan nelayan. Selain itu, lanjutnya, jika membaca kepentingan ekonomi, maka pihak yang diuntungkan dari rencana pemerintah baik pusat, provinsi Jawa Barat dan Karawang tersebut adalah para investor dan pengusaha-pengusaha Jepang.

Fajar Sidik, salah seorang Pengurus KUD Mina Cilamaya pun mengakui, dari aspek ekonomi, jelas dengan pembangunan pelabuhan berskala internasional ini akan berdampak secara ekonomi kepada kaum nelayan setempat. Pelabuhan besar ini akan mengurangi area tangkapan nelayan Karawang yang mencapai 12.000 orang karena lalu-lintas kapal-kapal besar.

“Bukan hanya dampak lingkungan hidup dan ekonomi saja yang akan terjadi, dampak sosial pun akan muncul. Bahkan sebelum proses pembangunan sangat dimungkinkan konflik sosial dan lahan warga akan terjadi,” ujarnya.

(G09)

Top
You cannot copy content of this page