Jakarta (Greeners) – Setiap 22 April diperingati sebagai Hari Bumi. Momentum ini tidak seharusnya hanya menjadi perayaan tahunan, melainkan sebagai titik dorong untuk perubahan arah kebijakan menuju keberlanjutan.
Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) momentum Hari Bumi seharusnya tidak lagi penuh dengan pernyataan normatif dan komitmen kosong. Butuh perubahan arah kebijakan secara mendasar, serta menghentikan ekspansi industri ekstraktif, mencabut izin-izin perusak lingkungan, dan mengembalikan perlindungan ruang hidup rakyat sebagai prioritas utama.
Walhi menyerukan penghentian kebijakan yang merusak dan merampas ruang hidup rakyat pada momentum ini. Mereka menilai saat ini di berbagai wilayah Indonesia mengalami krisis iklim dan bencana ekologis.
Ada beberapa pemicu memburuknya kondisi lingkungan tersebut. Di antaranya ekspansi pertambangan, penggunaan pembangkit listrik berbasis fosil, perkebunan sawit skala besar, serta proyek-proyek yang merusak wilayah pesisir dan pulau kecil. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya mengabaikan daya dukung lingkungan, tetapi juga secara sistematis meningkatkan kerentanan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian, menyampaikan bahwa masifnya program-program pada rezim Prabowo-Gibran berkorelasi dengan meningkatnya deforestasi pada 2025. Berdasarkan data Walhi 2026, angka deforestasi mencapai 283.803 hektar.
“Jumlah ini jauh lebih besar dari data deforestasi yang pemerintah rilis yang hanya 166.450 hektar pada 2025. Jumlah deforestasi 2025 oleh WALHI menunjukkan adanya peningkatan jumlah deforestasi dari tahun 2024 yang pemerintah rilis sebesar 216.216,” kata Uli dalam keterangan tertulisnya, (22/4).
Menurutnya, fakta tersebut menegaskan bahwa krisis ekologis bukanlah peristiwa alami, melainkan hasil dari keputusan politik. Di tengah meningkatnya bencana ekologis, evaluasi dan pencabutan izin industri perusak lingkungan menjadi langkah mendesak. Selama negara masih memprioritaskan kepentingan ekstraktif, krisis akan terus memburuk.
Bayang-bayang Godzilla El Niño
Peringatan Hari Bumi 2026 ini, Indonesia juga berada dalam bayang-bayang “Godzilla El Niño” yang lebih mengancam. Dampaknya tidak hanya berupa kemarau panjang dan penurunan curah hujan, tetapi juga mempercepat krisis air dan pangan. Bahkan, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Dalam konteks pesisir dan pulau-pulau kecil, situasi ini kian parah oleh kenaikan muka laut, intrusi air asin, kerusakan ekosistem pesisir, dan menurunnya hasil tangkap nelayan.
Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Walhi, Musdalifa mengungkap bahwa kelompok yang paling terdampak dari fenomena ini yaitu petani kecil, nelayan, perempuan pesisir, masyarakat adat, dan warga pulau-pulau kecil.
“Mereka yang terdampak justru yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini,” kata Musdalifa.
Di saat yang sama, perusakan alam secara besar-besaran, terutama di kawasan hutan, telah memperdalam dan memperluas skala bencana ekologis. Berdasarkan hasil pengamatan Walhi dari Papua hingga Aceh, bencana ekologis terjadi semakin masif dan intensif.
Ancaman juga membayangi masyarakat yang tinggal di wilayah lingkar tambang, mulai dari batu bara hingga nikel yang selama ini diposisikan sebagai tulang punggung energi nasional.
Krisis ekologis ini semakin diperparah oleh persoalan sampah yang kian tak terkendali. Timbunan sampah terus meningkat di berbagai daerah tanpa pengelolaan memadai. Peristiwa longsor di TPA Bantargebang, banjir air lindi di TPA Piyungan, serta berbagai krisis sampah di daerah lain menjadi penanda kegagalan sistemik dalam tata kelola sampah.
Walhi menilai, respons kebijakan hingga saat ini belum menyentuh akar persoalan. Tidak ada perubahan pendekatan yang mendasar, dan solusi yang ditawarkan cenderung bersifat tambal sulam, alih-alih mendorong transformasi sistemik yang dibutuhkan.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
Goa Game Download
