Sungai dan Rusun Dijadikan Hutan Kota

Reading time: 2 menit
Untuk Ketahanan Pangan, Pemkab Malang Pertahankan Lahan Pertanian 45 Ribu Hektare

Jakarta (Greeners) – Untuk menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta yang baru mencapai 9,8 persen dari total luas Kota Jakarta, Kementerian Kehutanan mengusulkan sungai dan rumah susun (rusun) dijadikan sebagai hutan kota.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan dalam upaya mengembangkan luas RTH di ibu kota, Pemprov DKI harus mengembangkan hutan kota sebanyak mungkin di seluruh wilayahnya. Salah satu cara yang diusulkan adalah membuat pinggiran sungai dan rumah susun sebagai alternatif pembangunan hutan kota.

“Saya sarankan tadi pada Pak Wakil Gubernur, supaya sungai dan rusun dijadikan alternatif hutan kota.  Paling tidak kiri kanan sungai disediakan 500 meter untuk dijadikan ruang hijau atau hutan kota,” kata Zulkifli Hasan usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/3).

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memiliki latar belakang pendidikan yang sama yaitu lulusan kehutanan. Sewaktu pelantikan, Menteri Kehutanan menyatakan keinginannnya untuk menanam pohon di sepanjang trotoar.

“Jadi beliau mau nanam pohon yang tingginya sekitar 5 meter. Namun keinginan itu belum dapat terwujud. Karena kita sama-sama sibuk menangani banjir. Nah sekarang sudah bisa aksi, jadi kita tanya kelanjutan aksinya pada beliau,” ujar  Ahok.

Menurutnya, Jakarta masih mempunyai sisa lahan untuk dijadikan hutan yang menjadi milik Kementerian Kehutanan. Karena itu, pihaknya tidak bisa memberikan izin kepada siapa pun untuk membangun apa pun diatas lahan tersebut.

“Hutan-hutan kota yang ada di Jakarta itu milik Kementerian Kehutanan. Dulu lahan milik pemerintah dikasih-kasih saja untuk dibangun gedung, kalau sekarang tidak boleh lagi. Kita, Pemprov DKI sudah sepakat, lahan itu akan kita hutankan. Kita tanam pohon-pohon besar. Kita lagi jalan, lagi kita lakukan,” tegasnya.

Sampah Pulau Buatan

Rencana Pemprov DKI akan membangun 17 pulau buatan dari hasil reklamasi pantai diharapkan tidak mengganggu pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyambut baik pembangunan pulau buatan dari hasil reklamasi pantai. Hanya saja, dia meminta Pemprov DKI melakukan kajian terhadap limbah sampah, baik padat maupun cair yang dihasilkan dari belasan pulau buatan tersebut.

“Rencana reklamasi pantai yang akan membuat pulau itu, saya minta dikaji betul agar tidak sampahnya tidak berdampak bagi pulau-pulau disekitar teluk Jakarta,” kata Zulkifli di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/3).

Dijelaskannya di sepanjang teluk Jakarta ada beberapa pulau yang masuk dalam Kabupaten Kepulauan Seribu. Bila pengolahan sampah dari pulau-pulau buatan tidak diatur sama sekali, dikhawatirkan sampah tersebut akan mencemari pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu.

“Ada beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Kalau tidak diatur dengan baik, nanti sampah dari Jakarta atau pulau-pulau buatan, akan melanda pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu,” ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan usulan dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kajian dampak sampah terhadap pembangunan pulau-pulau buatan tersebut. Terlebih lagi, di Kepulauan Seribu memiliki satu pulau yang menjadi habitat hewan unggas atau burung.

“Iya disana kan ada Pulau Rambut, tempat habitat para burung. Nanti kalau sampahnya malah mengalir kesana, bisa berbahaya bagi satwa burung disana. Soal pulau, jangan sampai nanti tidak diatur dengan baik. Malah nanti ketutup pulaunya,” ujarnya. (G06)

Top

You cannot copy content of this page