Jakarta (Greeners) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Selasa (16/12) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di gedung Mandala Wanabakti terkait pengembangan kasus tukar guling lahan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menanggapi penggeledahan tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berharap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dapat menekan laju deforestasi dan perkembangan mafia di sektor kehutanan dengan menggunakan kasus ini untuk menyasar pelaku dan modus operandi yang lebih besar.
Pengkampanye Walhi Nasional, Edo Rakhma, mengatakan bahwa sudah seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK menjadi penting jika diiringi dengan penghentian kejahatan korupsi di lapangan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa penegakan hukum yang segaris tersebut juga akan menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kebijakan-kebijakan di sektor kehutanan.
“Harapan itu sekarang ada di bawah kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya dengan melihat kembali ijin sektor kehutanan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri sebelumnya,” terang Edo kepada Greeners, Jakarta, Rabu (17/12).
Edo juga mengatakan bahwa Walhi selalu mendukung upaya yang telah dilakukan oleh KPK agar mampu bekerja lebih memaksimal dalam mengungkap kejahatan-kejahatan lainnya di sektor kehutanan dan berharap hal tersebut bisa sampai lintas sektor juga.
“Misalnya ke pertambangan dan juga pulau-pulau kecil lainnya yang ada kaitannya,” pungkasnya
Sebagai informasi, KPK kemarin melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di gedung Mandala Wanabakti terkait pengembangan kasus tukar guling lahan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo ,dalam keterangannya mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan sebagai pengembangan penyidikan dalam perkara yang menjerat tersangka Bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala.
(G09)
20 Apr 2024 
