Walhi Sebut RDF Bukan Solusi Tepat Tangani Sampah Jakarta

Reading time: 2 menit
Walhi Jakarta mengkritisi sampah plastik di Jakarta. Foto: Walhi Jakarta

Jakarta (Greeners) – Pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) plant di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat dinilai bukan merupakan solusi tepat mengelola sampah Jakarta.

Anggota staf kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta M. Aminullah menyampaikan hal itu kepada Greeners, Selasa (20/9).

“Dengan karakter sampah, kemudahan akses informasi masyarakat, upaya nol emisi karbon 2050 dan kondisi kualitas udara saat ini yang buruk, tentu bukan solusi yang tepat,” katanya.

Lelaki yang akrab disapa Anca ini menyebut, klaim energi terbarukan dari pembangunan RDF merupakan kekeliruan besar. Sumber RDF berasal dari sampah, khususnya sampah plastik yang bahan dasarnya minyak bumi. Produk RDF tak bisa disebut sebagai energi baru terbarukan karena masih menggunakan minyak bumi.

Demikian pula produk-produk dari hasil RDF ini banyak industri-industri yang masih bergantung pada batu bara yang memanfaatkannya.

“Pelet dari hasil RDF misalnya, ketika dibakar akan menghasilkan faba yang sifatnya bahan, beracun, berbahaya (B3) seperti dioksin furan yang mematikan,” ucapnya.

Industri-industri tersebut harus memastikan agar faba yang tak terbang sehingga senyawanya harus ditekan. Misalnya dengan memastikan suhu pembakaran lebih dari 1000 derajat Celcius.

Pengurangan Sampah Perlu Masyarakat Lakukan

Oleh karena itu, Anca menyebut pentingnya pelibatan masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumber. Tak hanya bergantung pada pembangunan RDF yang belum ramah lingkungan. “Pelibatan masyarakat untuk mengelola sampah di titik-titik kecil (tidak terpusat) akan menekan jumlah sampah masuk Bantargebang,” ungkapnya.

Selama ini Pemprov DKI Jakarta telah memiliki banyak regulasi untuk pengurangan sampah Jakarta, tapi implementasinya masih sangat minim. “Dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang kantong belanja ramah lingkungan, misalnya pasar tradisional sebagai salah satu sektor yang diatur di Pergub ini masih banyak menggunakan kantong kresek sekali pakai,” tuturnya.

Demikian juga perilaku masyarakat yang masih jauh dari kebiasaan gaya hidup ramah lingkungan. Ia menilai pentingnya pelibatan pemerintah secara intensif untuk melakukan pendampingan pada masyarakat.

Berdasarkan survei perilaku, kebiasaan masyarakat untuk mendaur ulang dan memilih masih minim, yakni di atas 65 %. “Itu artinya, harus ada pendampingan yang intensif. Tidak bisa hanya dengan jargon, pemerintah harus turun ke rumah-rumah untuk melakukan pendampingan,” imbuhnya.

Aksi Walhi Jakarta. Foto: Walhi Jakarta

RDF Mampu Atasi 2.000 Ton Sampah Jakarta Per Hari

Sebelumnya, Kepala DLH Asep Kuswanto menyatakan, selama ini TPST Bantargebang menumpu pasokan sampah sebanyak 7.200-7.500 ton per hari. Persoalan sampah Jakarta harus Pemprov DKI Jakarta tangani secara serius. Tanpa penanganan serius akan karena berdampak pada pencemaran lingkungan dan peningkatan emisi. Untuk mengurangi sampah, Pemprov DKI kini tengah membangun dua RDF total 2.000 ton per hari.

“Di antaranya sampah lama sebanyak 1.000 ton dan sampah baru 1.000 ton, jumlah totalnya 2.000 ton sampah per hari. Kita targetkan bulan Oktober nanti diresmikan oleh gubernur,” katanya belum lama ini.

Menurut Asep, melalui proyek RDF ini mampu menghasilkan hingga 750 ton bahan bakar dari sampah yang kualitasnya dapat menggantikan batu bara. Harapannya kualitas udara di Jakarta akan semakin bersih. Ia menyebut PLN telah menargetkan berupaya beralih ke RDF sebesar 20 %. Sementara saat ini ia menyebut Pemprov DKI telah bekerja sama dengan pabrik semen untuk pemanfaatannya.

“Walaupun proses ini butuh investasi besar, termasuk fasilitasnya dari PLN maupun pabrik. Tapi kita pastikan ini akan berdampak pada perbaikan kualitas udara di Jakarta,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Top

You cannot copy content of this page