Jangan tembak Koak Malam!

Reading time: 4 menit

Jangan tembak Koak Malam!Sayang, ketenangan burung-burung Koak yang kerap bertengger di pepohonan di sekitar lingkungan kampus terkemuka itu harus terusik oleh tangan-tangan jahil oknum yang ingin memburunya. Seperti dikisahkan Zaenal Mutaqien dalam surat kabar harian di Bandung bahwa, hari Minggu 22/01 sekitar pukul 10.30 WIB, ketika ia berjalan-jalan di sekitar Taman Ganesha, ia mendapati lima orang berbekal senapan angin laras panjang sedang menembaki burung-burung itu.

Dalam surat kabar itu Zaenal melanjutkan bahwa, meski sudah ditegur untuk menghetikan penembakan oleh tiga orang anggota klub pelestari burung BICONS dan seorang dosen ITB, kelima penembak itu tetap melanjutkan aksinya dengan berkilah sudah mendapat izin dari pihak ITB, selain itu mereka menganggap bahwa kotoran burung Koak sudah mengganggu lingkungan sehingga populasinya harus dikurangi. Padahal di sekitar Taman Ganesha terdapat plang pengumuman yang berisi tentang larangan untuk menangkap atau menembak burung.

Yogi menandaskan bahwa, di satu sisi keberadaan burung koak di sekitar jalan Ganesha memberikan dampak negatif, baik dari segi ekologis maupun estetis. Kotoran burung, bangkai ikan, dan telur ataupun anak burung yang jatuh kerap mengotori trotoar dan jalan di bawah pohon tempat mereka bersarang. Hal itu juga membuat para pejalan kaki di sana harus ekstra hati-hati agar tidak kejatuhan ”hujan pupuk“ dari ribuan burung yang hinggap di atas pohon itu. Namun di sisi lain, lanjut pemuda berkacamata ini, burung ini memerlukan tempat berbiak untuk melangsungkan keturunan. Selain itu aktifitas burung Koak mempunyai nilai edukasi yang tinggi dan bisa menjadi wisata alam yang sangat menarik serta murah.

BICONS sempat melakukan perhitungan terhadap burung ini, tercatat 1.312 ekor terbang dari sarangnya menuju tempat pencarian makan mereka. Jumlah tersebut belum termasuk burung yang tetap berada di pohon untuk menjaga sarang dan bayi-bayinya yang belum mampu terbang.“
Di H.U. Pikiran Rakyat edisi 27/01 Kabag Manajemen Sarana dan Prasarana, Drs. Budi Mulyadi, menegaskan bahwa jangankan menembaki, menangkapnya saja tidak boleh. Apalagi, ITB tidak berhak memberikan izin, karena burung tersebut adalah burung liar.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2002, tentang hutan kota juga mengatur tentang pengelolaan hutan kota. Dalam pasal 22 ayat satu ditegaskan bahwa Pengelolaan hutan kota yang berada di atas tanah negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan atau Masyarakat. Namun peran serta masyarakat di sini tentu saja dilakukan atas arahan pemerintah seperti dinyatakan dalam pasal 33 ayat tiga yaitu, ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pada pasal 25 dalam PP itu juga dijelaskan adanya perlindungan dan pengamanan hutan kota, terutama ayat dua poin c yang menyebutkan pencegahan dan penanggulangan fauna dan flora. Jika masyarakat bertindak semena-mena maka akan diberikan hukuman seperti pada pasal 37 yang berisi bila masyarakat melanggar ketentuan maka dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Top
You cannot copy content of this page