masyarakat adat
2 Mar 2017 Revisi UU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dianggap masih belum mengakomodir pengakuan terhadap peran, kearifan dan praktik konservasi oleh masyarakat hukum adat dan lokal untuk konservasi sumber daya alam.
31 Jan 2017 Epistema Institute menyatakan bahwa sejak Mei 2013 hingga Desember 2016, terdapat 17 produk hukum daerah yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi di Indonesia.
2 Jan 2017 Masyarakat adat di Indonesia mengawali tahun 2017 dengan penuh harapan baru, setelah penantian panjang akhirnya di penghujung tahun 2016 keberadaan wilayah hukum masyarakat adat diakui negara.
30 Mar 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pembahasan terkait draf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) tentang Kearifan Lokal telah rampung.
17 Mar 2016 Hasil inkuiri Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berhasil mengungkap berbagai persoalan agraria yang selama ini terjadi, khususnya yang melibatkan masyarakat hukum adat.
8 Jan 2016 Pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat terkait Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).
8 Jan 2016 Setiap pengalaman hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat dan sudah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, harusnya bisa menjadi satu pengetahuan baru yang bisa diambil dalam hal pengurangan risiko bencana.
3 Jan 2016 Hingga penghujung tahun 2015, hampir semua agenda prioritas terkait masyarakat adat dinilai tidak berjalan.
15 Des 2015 Keterlibatan masyarakat adat di setiap daerah telah memberikan banyak pelajaran berharga, bahwa perubahan iklim sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara yang sudah lama dikenal di masyarakat.
6 Des 2015 Noken, tas tradisional masyarakat Papua menyimpan filosofi yang mendalam tentang nilai-nilai peradaban Papua. Namun, naiknya pamor noken tidak diiringi dengan peningkatan perlindungan hak hidup manusia dan Tanah Papua.
5 Des 2015 Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi COP 21 di Paris, FWI dan AMAN kembali menyoroti kebijakan pemerintah tentang tata kelola hutan dan pengakuan terhadap masyarakat adat.
23 Nov 2015 Jakarta (Greeners) – Pengetahuan dan kearifan lokal yang dilakukan oleh perempuan adat dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan telah dipraktikkan dan berkembang sejalan dengan posisi mereka sebagai penjaga ketahanan […]
22 Okt 2015 Jakarta (Greeners) – Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 tentang penetapan hutan adat sudah sah secara hukum. Namun, implementasi putusan ini dinilai masih setengah hati dilakukan oleh pemerintah. Dahniar […]
News In EnglishMore News in English
Paling Banyak Dibaca
23 Mar 2018 
