5 Feb 2016 Meski tidak berhasil masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas Badan Legislasi DPR 2016, AMAN tetap meminta tetap ada aturan di daerah untuk pengakuan masyarakat adat.
8 Jan 2016 Pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat terkait Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).
8 Jan 2016 Setiap pengalaman hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat dan sudah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, harusnya bisa menjadi satu pengetahuan baru yang bisa diambil dalam hal pengurangan risiko bencana.
3 Jan 2016 Hingga penghujung tahun 2015, hampir semua agenda prioritas terkait masyarakat adat dinilai tidak berjalan.
15 Des 2015 Keterlibatan masyarakat adat di setiap daerah telah memberikan banyak pelajaran berharga, bahwa perubahan iklim sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara yang sudah lama dikenal di masyarakat.
5 Des 2015 Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi COP 21 di Paris, FWI dan AMAN kembali menyoroti kebijakan pemerintah tentang tata kelola hutan dan pengakuan terhadap masyarakat adat.
23 Nov 2015 Jakarta (Greeners) – Pengetahuan dan kearifan lokal yang dilakukan oleh perempuan adat dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan telah dipraktikkan dan berkembang sejalan dengan posisi mereka sebagai penjaga ketahanan […]
22 Okt 2015 Jakarta (Greeners) – Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 tentang penetapan hutan adat sudah sah secara hukum. Namun, implementasi putusan ini dinilai masih setengah hati dilakukan oleh pemerintah. Dahniar […]
28 Agu 2015 Jakarta (Greeners) – Meskipun telah ada 124 produk hukum daerah mengenai masyarakat adat, tetapi wilayah, tanah dan hutan adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah ternyata masih sangat sedikit, […]
27 Agu 2015 Malang (Greeners) – Masyarakat Dayak di enam Desa Wehea, yaitu Desa Nehas Liah Bing, Long Wehea, Jak Luay, Benhes, Dia Beq dan Diak Lay mengukuhkan hutan adat seluas 325.842 hektare […]
23 Agu 2015 Lombok (Greeners) – Penerapan awig-awig (aturan adat) di Lombok Barat dan Lombok Timur dalam pengelolaan perikanan ternyata dapat melindungi nelayan tradisional dan menjaga budaya lokal yang terkait dengan perikanan. Grazia […]
5 Agu 2015 Jakarta (Greeners) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak bersama Rimbawan Muda Indonesia (RMI) Epistema Institute menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat Kasepuhan di […]
3 Agu 2015 Jakarta (Greeners) – Masyarakat Adat Kasepuhan memiliki tradisi untuk menjaga alam dan isinya. Keberadaannya harus diakui karena memiliki peranan strategis dalam menjaga alam tetap lestari. Ketua DPRD Kabupaten Lebak Propinsi […]
News In EnglishMore News in English
Paling Banyak Dibaca
4 Mei 2020 
3 Mei 2020 
10 Mei 2020 
21 Sep 2016 
4 Sep 2018 
