Dorong Penghapusan Merkuri, Konvensi Minamata Resmi Dimulai

Reading time: 2 menit
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendorong dunia menghentikan penggunaan merkuri. Foto: KLHK

Jakarta (Greeners) – Indonesia sebagai tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata mendorong penghapusan merkuri yang telah banyak merugikan manusia dan lingkungan.

Make Mercury History, adalah kampanye dari Konvensi Minamata tentang merkuri. Tagline ini berarti, ke depannya senyawa tersebut harus disudahi penggunaannya karena terbukti banyak merugikan lingkungan, termasuk membahayakan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2022 ini, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi negara tuan rumah pertemuan para pihak atau Conference of the Parties (COP) yang keempat. Pembukaan COP-4 Konvensi Minamata berlangsung di Bali, Senin (21/3). Sejumlah delegasi dari berbagai negara turut hadir.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membuka secara langsung COP-4 Minamata ini. Menteri Siti pada pidatonya mengatakan, sebagai penyelenggara COP pertama yang berlangsung di luar Jenewa, ia menegaskan kembali komitmen para negara pihak untuk menjadikan isu merkuri sebagai perhatian global. Ia pun mengajak semua negara pihak bekerja bersama untuk membuat merkuri sebagai bagian dari sejarah.

“Apa yang kita putuskan dalam beberapa hari mendatang dan apa yang akan kita lakukan ketika kita kembali ke negara masing-masing setelah pertemuan, sangat penting untuk implementasi Konvensi Minamata,” tegas Menteri Siti dalam keterangan resminya.

Tantangan Konvensi Minamata di Tengah Perdagangan Ilegal Merkuri

Konvensi Minamata telah berdiri kurang dari lima tahun. Namun, saat ini anggotanya telah berkembang dari 50 menjadi lebih dari 130 negara anggota. Menteri Siti berharap, akan lebih banyak lagi negara dapat bergabung dengan upaya global dalam mengatasi masalah merkuri.

Menteri Siti kemudian menuturkan, banyaknya negara yang bergabung di Konvensi Minamata akan membawa tantangan tersendiri. Menurutnya, tantangan-tantangan tersebut juga merupakan evaluasi dari konvensi. Yaitu seberapa jauh menerapkan dan mengevaluasi apa yang telah menjadi kesepakatan dan kemudian bagaimana mengukurnya, serta seberapa efektif evaluasi tersebut.

Tantangan lain yang juga harus Konvensi Minamata hadapi adalah perdagangan ilegal merkuri. Laporan internasional menunjukkan adanya peningkatan yang mengkhawatirkan dari perdagangan ilegal merkuri global, terutama di sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK).

“Indonesia, sebagai salah satu negara yang terkena dampak merasa perlu bekerja sama untuk memerangi perdagangan ilegal merkuri. Mengingat sifat kegiatannya yang lintas batas dan dampak negatif dari penggunaan merkuri, baik bagi manusia maupun lingkungan,” ungkapnya.

Tonggak Sejarah Penghapusan Merkuri

Penyelenggaraan COP-4 Minamata kali ini juga akan menjadi tonggak sejarah untuk membangun komitmen para negara pihak dalam penanganan dan penghapusan merkuri. Bali Declaration, akan menjadi salah satu outcome dalam pertemuan COP-4 Minamata.

Bali Declaration merupakan deklarasi politik yang tidak mengikat dengan tiga tujuan, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan utamanya adalah untuk mengarusutamakan masalah dan urgensinya, dengan kerja sama dan kolaborasi. Selanjutnya adalah tata kelola penanganan perdagangan ilegal merkuri.

“Kami percaya COP-4, sebagai COP Minamata pertama yang diadakan di luar Jenewa, akan menjadi momen penting untuk meluncurkan Deklarasi Bali. Ini akan mengirimkan sinyal kuat kepada masyarakat internasional bahwa meskipun usianya masih muda, Konvensi Minamata bersifat adaptif dan tangkas dalam menghadapi tantangan global merkuri,” paparnya.

Make Mercury History

Upaya untuk mewujudkan Make Mercury History telah dilakukan secara global, termasuk di Indonesia. Menteri Siti mengungkapkan, pemerintah Indonesia sedang menjalankan kebijakan nasional untuk mencapai Indonesia bebas merkuri pada tahun 2030.

Kebijakan nasional ini berfokus pada empat sektor prioritas, yaitu sektor manufaktur, energi, PESK dan kesehatan. Termasuk juga penerbitan regulasi teknis di tingkat menteri dan implementasi yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Dalam memastikan implementasi kebijakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian LHK memberikan konsultasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah. Konsultasi meliputi pengelolaan data dan informasi kadar merkuri, status dan proyeksi.

Lalu ada juga program pemulihan untuk lahan yang terkontaminasi merkuri, proyek percontohan teknologi pengolahan emas bebas merkuri. Kemudian melakukan penelitian dan kampanye untuk mengakhiri penggunaan merkuri.

Penulis : Ari Rikin

Editor : Ari Rikin

Top
You cannot copy content of this page