Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden terkait penghematan dan pemotongan anggaran dalam APBN 2016 sebesar Rp 50,016 triliun. Setelah penandatanganan tersebut, Kementerian Keuangan mengumumkan kebijakan penyesuaian APBN-Perubahan. Anggaran riset, yang alokasinya pada Kemenristek-Dikti pun terkena dampak yang cukup serius.
Padahal salah satu kegiatan yang tengah dikencangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jendral Perubahan Iklim adalah penguatan pengajaran dan penelitian perubahan iklim bersama dengan Perguruan Tinggi.
Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si meminta kepada pemerintah agar sebisa mungkin melakukan pengurangan anggaran pada bidang riset tidak terlalu signifikan. Masjaya mengingatkan bahwa aturan dalam undang-undang pun sudah jelas menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh diotak-atik untuk mencerdaskan anak bangsa.
BACA JUGA: Metode Riset Terbaru, Peringkat Emisi Karbon Indonesia Turun 19 Persen
“Apalagi salah satu indikator Perguruan Tinggi berkembang dan maju itu kan hasil risetnya. Jadi sebisa mungkin pemerintah tidak mengurangi anggaran riset ini terlalu banyak,” katanya saat dijumpai di sela-sela Seminar Bridging Gap, Implementasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Subnasional, di Jakarta, Rabu (31/08).
Menurut Masjaya, hasil riset membuktikan bahwa rekomendasi penelitian bisa menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. “Kemajuan dan perkembangan bangsa itu kan banyak dipengaruhi oleh hasil riset,” tambahnya.
Direktur Jendral Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin mengatakan bahwa seperti banyak sektor yang lain, riset dan penelitian turut mengalami pemotongan anggaran. Oleh karena itu, ia menyarankan pada Perguruan tinggi untuk melakukan join program atau program bersama dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi duplikasi penelitian. “Itu salah satu cara efisiensi untuk melakukan penelitian,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja dan perlu aksi nyata yang dilakukan bersama-sama untuk beradaptasi menghadapi perubahan iklim ini. Nur menyatakan bahwa perlu adanya kerjasama berbagai pihak untuk melakukan mitigasi dan penanggulangan berbagai isu terkait perubahan iklim, seperti masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan hingga masalah sampah.
BACA JUGA: LIPI Kembangkan Kawasan Biovillage
Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto mengatakan pemotongan anggaran yang dilakukan dua kali dalam satu tahun berimbas kepada produktivitas lembaga yang dipimpinnya. Untuk tahun ini, terangnya, ada dua kali pemotongan anggaran. Pemotongan pertama sekitar Rp 70 miliar, sementara pemotongan kedua hampir mencapai 100 miliar. Total anggaran yang dipotong mendekati Rp 170 miliar.
“Untuk keperluan riset setiap tahunnya, anggaran yang dialokasikan BPPT itu sekitar Rp 300 miliar. Bisa dipastikan pemotongan anggaran tahun ini berimbas kepada pembiayaan berbagai kegiatan utama seperti riset dan pengembangan technopark di sembilan daerah,” tutupnya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
