Bike To Work Nilai Tarif ERP Terlalu Murah

Reading time: 2 menit
Kemacetan di ibu kota sudah parah. Usulan ERP dinilai menjadi upaya urai kemacetan itu. Foto: Freepik

Jakarta (Greeners) – Ketua umum Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima merespon soal rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, tarif ERP harus lebih mahal agar membuat pengendara kendaraan bermotor jera.

Rencana kebijakan ERP telah ada sejak puluhan tahun tapi tak kunjung berjalan. “Kami sangat setuju ada ERP asal jangan murah-murah. Bagaimana kalau Rp 20.000,” katanya kepada Greeners, baru-baru ini.

Sebelumnya, dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PPLE), ERP bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas sehingga mengendalikan mobilitas masyarakat DKI Jakarta. Untuk tarifnya Rp 5.000 hingga Rp 19.000 sekali melintas bergantung jenis kendaraan.

Fahmi menilai berbagai kebijakan pengendalian ruang lalu lintas di Jakarta selama ini belum berjalan efektif. Misalnya, kebijakan aturan ganjil genap yang tak berpengaruh mengurangi kepadatan jalan. “Inisiasi aturan ganjil genap saja kerap diakali dengan cara beli dua mobil,” imbuh dia.

Selanjutnya, banyak rencana kebijakan lalu lintas yang tak kunjung berjalan. Mulai dari kebijakan menutup U turn, memperbanyak jalan satu arah, hingga kebijakan meminta masyarakat WFH yang tak berjalan.

Perketat Kredit Mobil dan Perbaikan Transportasi Publik

Selain menaikkan tarif ERP, idealnya untuk mengurangi macet di Jakarta maka harus memastikan untuk menaikkan tarif parkir dan pajak kendaraan bermotor dengan memperketat atau menghapus kredit mobil.

Hal yang tak kalah penting yakni memperbaiki transportasi publik dan harus semurah mungkin. Ia menyorot bahwa kelayakan fasilitas transportasi publik harus jadi pekerjaan rumah besar, termasuk memastikan unit kendaraan ramah lingkungan.

“Kita contoh Trans Jakarta. Jumlahnya terbatas dan kapasitas juga perlu perbaikan, unit bus yang katanya akan “go green” dengan bus listrik, diesel dan gas juga belum banyak,” ujarnya.

Usulan B2W, sambung Fahmi mendorong agar pemerintah menerapkan pendekatan AVOID (hindari)–SHIFT (alihkan)–IMPROVE (tingkatkan) terhadap perencanaan, tata kelola, dan pengelolaan sistem transportasi perkotaan berkelanjutan. Dan, secara khusus peralihan ke energi yang lebih bersih, dengan mempertimbangkan implementasi, promosi, pengembangan, dan pengoperasian Rencana Mobilitas Perkotaan. 

Transportasi publik berbasis listrik menjadi kunci masa depan menekan emisi dan dampak perubahan iklim. Foto: Shutterstock

Uji Coba ERP

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan agar uji coba ERP di Jakarta segera berjalan. Ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan kebijakan tersebut.

“Saya anjurkan diuji coba, lalu kita lihat hasilnya,” ungkap Ma’ruf, seperti dikutip dari Youtube Wakil Presiden RI.

Menurut dia saat ini belum bisa dinilai apakah kebijakan ERP bakal efektif mengurangi kemacetan atau tidak. “Jadi lebih baik uji coba, nanti kita lihat hasilnya seperti apa,” kata dia.

Sebelumnya Pemprov DKI berencana menerapkan ERP di 25 ruas jalan Jakarta. Namun kebijakan ini kemungkinan besar belum berjalan dalam waktu dekat.

Wacana ruas jalan berbayar di Jakarta ini bukan kebijakan baru. Sejatinya ERP telah menggaung sejak  Gubernur Sutiyoso. Kemudian, pada tahun 2004 ERP akan diterapkan bagi kendaraan pribadi yang lewat Blok M-Kota berlaku tahun 2006.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Top

You cannot copy content of this page