Jakarta (Greeners) – Kementerian Keuangan memprediksi bahwa Indonesia hanya bisa mencapai target 15 persen dari target Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK).
“Penganggaran perubahan iklim terus meningkat. Kendati demikian, dengan tingkat penganggaran dan situasi kebijakan publik saat ini, Indonesia hanya dapat mencapai penurunan emisi sebesar 116 Juta Ton CO2. Atau 15 persen dari target RAN-GRK sebesar 767 juta ton CO2,” kata Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati yang disampaikan oleh stafnya, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Irva Amri.
Oleh karena itu, dukungan terhadap pembangunan rendah karbon di Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Hal tersebut terungkap dalam Sarasehan Nasional bertema “Tantangan Pembangunan Rendah Emisi Karbon Bagi Indonesia”, yang diselenggarakan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam rangka ulang tahunnya yang ke-5, di Museum Nasional di Jakarta pada Jumat (23/08).
Mengutip laporan hasil studi Climate Policy Expenditure and Institutional Review – the 1st Indonesia Mitigation Fiscal Framework Indonesia, Anny mengatakan, potensi pengurangan emisi telah terpetakan dalam RAN GRK, seperti dari sektor kehutanan dan energi.
Dia menyebutkan apabila deforestasi dapat ditekan ke tingkat 450.000 hektar per tahun, dapat dihasilkan pengurangan emisi tambahan yang sangat besar yaitu 260 juta ton CO2.
Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan dan pendanaan untuk meningkatkan target pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.
Pengembangan energi terbarukan, terutama geothermal, juga perlu dukungan kebijakan dan pendanaan. Potensi penurunan emisi karbon dari sektor energi sebesar 26%, dapat dicapai reduksi emisi tambahan sebesar 104 juta ton CO2.
Pengurangan emisi karbon perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki tingkat efisiensi biaya mitigasi yang tinggi. Hal ini dapat menghasilkan tambahan reduksi emisi sebesar 7 juta ton CO2. Peningkatan alokasi anggaran mitigasi sesuai dengan tingkat pertumbuhan PDB per tahunnya berpotensi menghasilkan tambahan reduksi emisi karbon sebesar 31 juta ton CO2.
Wakil Menkeu juga menyoroti masih adanya gap sebesar 112 ton CO2 yang hanya dapat dicapai dengan mengembangkan pendekatan lainnya, seperti meningkatkan kerjasama antara publik dan swasta, termasuk civil societies.
Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan pembangunan rendah karbon ditujukan untuk pengembangan dukungan pembiayaan langsung untuk energi baru dan terbarukan.
Juga untuk pengembangan dukungan pembiayaan melalui dana bergulir untuk efisiensi energi, serta pengembangan dukungan pembiayaan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. (G03)
21 Apr 2024 
rehan
