Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta kepada pemerintahan kedepan untuk merancang undang-undang perubahan iklim agar mampu mengatasi isu perubahan iklim yang semakin kencang dihadapi dunia, termasuk Indonesia.
Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan, mengatakan, bahwa untuk pemerintahan kedepan, Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla agar menjadikan isu lingkungan hidup sebagai program utama melihat banyaknya kerusakan alam di Indonesia.
“DPR telah mengesahkan UU Pilkada dan ini adalah kemunduran terhadap demokrasi di Indonesia. Jokowi harus bisa menyelesaikan persoalan ini,” ujar Abet saat ditemui pada Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (14/10).
Kemunduran terhadap demokrasi ini, lanjut Abet, adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan mengingat komitmen dan janjinya terhadap perbaikan dari segala aspek lingkungan hidup di Indonesia.
Senada dengan Abet, Deputi Tim Transisi, Anies Baswedan, juga memahami bahwa masih begitu banyak persoalan terkait lingkungan hidup yang harus segera ditangani dengan serius. Dia menganggap bahwa adanya konferensi ini merupakan langkah yang visioner dan sudah seharusnya menjadi titik balik bagi penyelesaian masalah lingkungan hidup.
“Reforma agraria, pemulihan daerah air sungai yang kritis secara integrasi, penegakan hukum tanpa kompromi terhadap penjahat alam merupakan beberapa fokus Presiden Jokowi dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup nantinya,” jelas Anies kepada Greeners pada kesempatan yang sama.
Selain itu, untuk membuktikan komitmennya terhadap lingkungan hidup, Anies menuturkan bahwa pemerintahan Jokowi nantinya akan menetapkan tanggal 1 Januari 2015 sebagai tahun baru tanpa sampah.
(G09)