Jakarta (Greeners) – Jakarta sebagai Ibukota Negara masih menjadi magnet yang mampu menarik para pendatang daerah untuk berkunjung. Sayangnya, semakin tinggi populasi manusia di Jakarta, kepemilikan kendaraan bermotorpun semakin tinggi.
Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Gamal Sinurat, mengakui bahwa kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara di Jakarta. Terlebih, saat memasuki waktu-waktu tertentu seperti ketika jam pulang kerja maupun saat terjadi kemacetan panjang.
“Selain kendaraan bermotor, ada juga objek tidak bergerak seperti cerobong asap dari kawasan industri, pembakaran sampah rumah tangga, dan tempat pembuangan sampah akhir. Namun, memang kendaraan bermotorlah yang paling signifikan menyumbang (polusi),” kata Gamal kepada Greeners, Jakarta, Senin (16/02).
Memang, lanjutnya, dari alat pantau udara yang diletakkan di beberapa titik, terlihat kualitas udara di Jakarta secara umum masih berada dibawah ambang batas. Hal tersebut akibat dari kemacetan lalu lintas yang tidak pernah hilang di Jakarta.
“Jadi kalau secara umum masih di bawah ambang batas, tapi secara khusus di beberapa lokasi seperti wilayah industri dan pusat kemacetan memang ada yang telah melebihi ambang batasnya,” jelasnya.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta, Gamal menyatakan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap emisi gas buang yang dihasilkan benda tak bergerak, yaitu cerobong asap di pabrik dan industri.
“Kita secara rutin melakukan pemeriksaan cerobong pabrik dan industri. Kalau melanggar tidak bersih maka kita berikan sanksi tegas,” ungkapnya.
Senada dengan Gamal, Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Syafrudin, menyatakan, bahwa kualitas udara di DKI Jakarta sudah sangat parah dan semakin memburuk, bahkan telah melebihi ambang batas akibat pencemaran udara dari asap kendaraan bermotor setiap harinya.
Berdasarkan riset yang dilakukan Universitas Indonesia pada tahun 2006 untuk memeriksa kadar hidrokarbon yang ada di udara di wilayah DKI Jakarta, tuturnya, menunjukkan bahwa udara di DKI Jakarta sudah jauh di bawah garis rata-rata layak untuk paru-paru.
“Urin masyarakat DKI Jakarta sudah mengandung kadar Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) sebanyak empat kali lipat lebih tinggi dari yang diperbolehkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),” katanya saat dihubungi oleh Greeners.
Indikator termudah untuk menandakan kalau polusi udara di lokasi tertentu sudah sangat parah bisa diketahui dari masyarakat yang menggunakan transportasi umum atau sedang berjalan kaki di pusat kota, lalu mencium bau bensin menempel pada pakaian dan kulit mereka.
“Itu saja sudah menandakan bahwa polusi udara di lokasi tersebut sudah sangat parah,” tukasnya.
Mengenai titik pantau yang dimiliki oleh BPLHD DKI Jakarta dan kesimpulan bahwa kualitas udara di Jakarta masih di bawah ambang batas, Ahmad berbeda pendapat dengan BPLHD Jakarta. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu menyederhanakan masalah tersebut. Bahkan ia menuding bahwa pernyataan tersebut hanya upaya pencitraan pemerintah kalau kualitas udara di Jakarta masih baik-baik saja.
“Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang dikatakan indikator kualitas udara bersih jika partikel debu maksimal 60 mikrogram per meter kubik. Sedangkan kondisi udara di Jakarta sejak 2012 lalu jauh melampaui ambang batas hingga mencapai 150 mikrogram per meter kubik,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Ahmad, standar WHO secara tegas memberi batas kandungan partikel debu 20 mikrogram per meter kubik. Belum lagi indikator kandungan, seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan hydro karbon, yang mudah ditemukan di daerah polusi tinggi. Berdasarkan data ini, kata Ahmad, seharusnya pemerintah tahu bahwa udara di Jakarta jauh dari kata bersih.
“Bahkan penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup pada 2010 mencatat 57,8 persen atau setara dengan sekitar lima juta penduduk Indonesia mengalami penyakit akibat polusi udara,” pungkasnya.
(G09)
22 Des 2023 
