Berita
Pemerintah memberikan kewenangan kepada kepala daerah di 102 kabupaten/kota untuk melaksanakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dianggap akan mendorong eksploitasi sumber daya perikanan Indonesia.
Kebijakan kenormalan baru yang diambil pemerintah untuk memulihkan ekonomi dinilai sebagai langkah menyerah pada pandemi.
Studi LIPI mencatat belanja online cenderung meningkat semasa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau kegiatan bekerja dari rumah (WFH).
Presiden Joko Widodo telah menyiapkan personel TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan.
Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur akan menggerus ekosistem Teluk Jakarta.
Sebanyak 55 produk konsorsium hasil riset dan inovasi anak bangsa diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, pada Rabu, (20/5).
Menteri Suharso mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada daerah yang dapat menjadi percontohan untuk menerapkan nomal baru ini.
Menurut Emil Salim, krisis pandemi seharusnya dijadikan momentum untuk membuat kebijakan mengenai sistem pangan berkelanjutan.
Lembaga Swadaya Masyarakat menyebut pengambilan keputusan pelonggaran PSBB tidak tepat karena tidak didasarkan pada data dan status kesehatan publik.
Di beberapa wilayah masyarakat kemudian mensiasatinya dengan menerapkan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan sehari-hari.
KLHK memberikan bantuan pakan kepada lembaga konservasi umum dan melarang pengelola lembaga untuk mengorbankan satwa koleksi sebagai pakan hewan lain.
Pengesahan UU Minerba membuat wilayah tambang dan deforestasi makin luas. Masyarakat di daerah tambang menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.










































