Pemerintah Harus Miliki Sistem Pemantauan Harga Beras Nasional

Reading time: 2 menit
Ilustrasi: Ist.

Jakarta (Greeners) – Melonjaknya harga beras di pasaran membuat masyarakat di beberapa daerah beralih ke pangan alternatif. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Untuk mengatasi mahalnya harga beras di sana, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan setempat menginstruksikan agar warganya memakan sorgum, bahan pangan yang biasa dijadikan pakan ternak.

Selain sorgum, Ahli Gizi Ibu dan Anak dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. DR. Hardinsyah, mengatakan, sebenarnya ada beberapa jenis bahan pangan yang mampu menggantikan beras. Namun sayangnya, ketersediaan bahan pangan pengganti tersebut masih minim dan sulit ditemukan.

“Alternatif ada banyak, tapi yang menjadi pertanyaan, alternatifnya itu tersedia atau tidak. Sorgum kan pakan ayam dan burung, bisa saja manusia jadi bersaing dengan mereka,” terang Hardi kepada Greeners, Jakarta, Selasa (03/03).

Menurut Hardi, mengganti sumber karbohidrat pada beras menjadi singkong atau sorgum tidak terlalu masalah bagi petani atau masyarakat yang memang memiliki lahan pertanian sendiri. Tapi hal ini akan berbeda bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan atau di desa namun tidak memiliki lahan pertanian karena mereka harus membeli bahan pengganti beras ini di pasar dan harganya akan sama mahalnya dengan beras.

“Ini masalahnya kan di daerah-daerah urban yang justru berbahaya. Di sana banyak orang miskin yang tidak sanggup beli beras dan mau cari alternatif lain tapi tidak tersedia,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut Hardi, pemerintah memiliki sistem pemantauan nasional secara dini dan real time yang memantau perkembangan harga beras di pasaran dari menit ke menit. Sehingga, jika ada kenaikan harga baik Rp 100 atau Rp 200 saja bisa langsung diketahui.

“Ini naik sudah sampai Rp 2.000 atau Rp 3.000 baru ketahuan, kan kayaknya ada yang salah dari sistem nasional perberasan kita,” lanjutnya.

Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, pakar gizi dan keamanan pangan dari Fakultas Ekologi Manusia IPB, menyatakan, hingga kini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa diversifikasi pangan adalah pengalihan pola makan yang tadinya mengonsumsi makanan pokok beras menjadi non beras.

Padahal, menurutnya, arti dari diversifikasi pangan itu sendiri adalah penganekaragaman pangan yang berarti dalam satu minggu masyarakat tidak harus mengonsumsi nasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

“Kebutuhan karbohidrat harian dapat ditemui dari sumber makanan lain selain beras, seperti jagung, sagu, singkong dan lain-lain,” tandas Ahmad seperti dikutip dari siaran pers kantor Hukum, Promosi dan Humas (HPH) IPB yang diterima oleh Greeners.

(G09)

Top
You cannot copy content of this page