Peserta Pilpres Diminta Pertahankan Inpres Moratorium Hutan

Reading time: 1 menit

Jakarta (Greeners) – Calon Presiden semakin mengerucut pada dua nama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya pun sama-sama melakukan deklarasi kesiapan maju sebagai Calon Presiden (Capres) bersama dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) masing-masing pada Senin siang (19/05).

Capres Joko Widodo atau Jokowi, resmi menunjuk Jusuf Kalla sebagai cawapres untuk mendampinginya pada Pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli 2014 mendatang. Pasangan ini mendapat dukungan dari empat partai politik, yaitu PDI-P, NasDem, PKB, dan Hanura. Sedangkan, Prabowo yang memilih Hatta Rajasa sebagai cawapres, mendapat dukungan dari partai Gerindra, PAN, PPP, PBB, PKS, dan Golkar.

Chief Executive Officer dari United In Diversity sekaligus pemerhati lingkungan, Jatna Supriatna Ph.D, menyatakan dukungannya pada kedua pasangan capres dan cawapres tersebut namun dengan catatan. “Baik Jusuf Kalla maupun Hatta Rajasa pernah duduk dalam pemerintahan pusat selama 5 sampai 10 tahun, jadi mereka juga punya kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Kalau bisa, mereka tidak lagi berbuat seperti yang kemarin. Mudah-mudahan mereka lebih wise lagi,” katanya saat dihubungi Greeners via telepon.

Hingga saat ini, banyak isu-isu lingkungan yang diabaikan oleh pemerintah. Masalah lingkungan seperti polusi udara akibat kebakaran hutan di Riau, deforetasi di Kalimantan, dan konsersi lahan menjadi perkebunan Kelapa Sawit menjadi isu mendesak yang harus diselesaikan.

Diberlakukannya Inpres nomor 6 tahun 2013 atau lebih dikenal dengan Inpres Moratorium Hutan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Jatna, harus dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih nantinya. “Jangan sampai mengorbankan hutan demi kepentingan ekonomi,” katanya mengingatkan.

Jatna yang juga Kepala Pusat Penelitian Perubahan Iklim (RCCC) di Universitas Indonesia, menyarankan capres dan cawapres harus mempunyai program rencana kerja mengenai lingkungan yang bisa dipertanggung jawabkan jika pasangan tersebut terpilih nantinya. “Pemimpin Indonesia ke depan harus punya platform yang mengutamakan lingkungan dan bisa diukur. Bukan platform yang mengambang,” tegas Jatna.

(G08)

Top