Walhi: Hentikan ‘Membunuh’ Jawa dengan Krisis Ekologi

Reading time: 3 menit
Ilustrasi: Ist.

Malang (Greeners.co) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) se-Jawa mengungkap fakta bahwa kondisi lingkungan di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah di sektor pembangunan ekonomi terutama infrasruktur.

Pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta ini diikuti Walhi DKI Jakarta, Walhi Jawa Barat, Walhi Yogyakarta, Walhi Jawa Tengah dan Walhi Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunana infrastruktur ini tercermin dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dalam rilis resmi Walhi yang diterima Greeners.co, disampaikan bahwa dua dokumen tersebut adalah “resep” membayakan bagi kelangsungan kehidupan dan lingkungan hidup di Jawa. Apalagi ditambah dengan peraturan pelaksananya.

Berdasarkan data Walhi tahun 2015, setidaknya ada 1.071 desa yang mengalami bencana seperti banjir, tanah longsor dan rob di Jawa Barat. Data ini mengonfirmasi bahwa Provinsi Jawa Barat adalah daerah paling rawan kedua setelah Aceh yang paling banyak mengalami bencana.

Menurut kajian Walhi, model kebijakan pemerintah pusat mempunyai andil besar terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan di pulau Jawa. Direktur Eksekutif Walhi DKI Puput TD Putra menyampaikan bahwa, selama beberapa tahun ini kelihatan masifnya infiltrasi industri di DKI Jakarta.

“Kondisi ini adalah ancaman serius jika terus dibiarkan. Reklamasi 17 pulau baru DKI adalah contoh nyata bagaimana model pembangunan yang mengesampingkan keberlanjutan ruang-ruang hidup nelayan,” ujar Puput, Kamis (18/02).

Walhi DKI Jakarta, Walhi Jawa Barat, Walhi Yogyakarta, Walhi Jawa Tengah dan Walhi Jawa Timur mengadakan pertemuan sekaligus jumpa pers dengan tajuk pembahasan "Stop Membunuh Jawa dengan Krisis Ekologi" di Yogyakarta, Kamis (18/02). Foto: dok. Walhi

Walhi DKI Jakarta, Walhi Jawa Barat, Walhi Yogyakarta, Walhi Jawa Tengah dan Walhi Jawa Timur mengadakan pertemuan sekaligus jumpa pers dengan tajuk pembahasan “Stop Membunuh Jawa dengan Krisis Ekologi” di Yogyakarta, Kamis (18/02). Foto: dok. Walhi

Sementara itu Wahyudin, advokasi Walhi Jawa Barat, menyampaikan, ancaman lingkungan di Jawa Barat semakin nyata dengan adanya proyek-proyek baru seperti kereta api cepat Jakarta – Bandung yang akan memangkas kawasan tangkapan air yang menjadi sumber air di waduk Jatiluhur. Dimana waduk Jatiluhur adalah penyuplai air di beberapa kota seperti di Bandung, Bekasi dan Jakarta.

Sisi lain dalam pembuatan kereta cepat terkesan dipaksakan dilihat dari pembuatan izin dokumen lingkungan tidak melalui prosuder yang semestinya dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pihak ke tiga. Beberapa aturan yang dilanggar antara lain UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Permen LH nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal.

Halik Sandera dari Walhi Yogyakarta menyampaikan kebijakan penataan ruang perkotaan Yogyakarta untuk memfasilitasi pembangunan hotel, apartemen, dan pusat pembelanjaan juga mempunyai dampak besar terhadap turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan di Yogyakarta.

Sementara itu, Ismail Al-habib, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah, menyampaikan, saat ini Jawa Tengah dalam ancaman besar industri tambang semen. Di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati, Rembang, Wonogiri dan Kebumen, saat ini masyarakatnya sedang melawan usaha industri eksploitasi tambang semen di kawasan ekosistem karst.

Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, menyampaikan, kasus Lapindo Brantas menjadi penyebab bencana ekologis terbesar dalam sejarah Nasional yang nyata di depan mata. Bencana Lapindo bukannya didorong dalam konteks pertangung jawaban korporasi tapi malah pemerintah mengambil alih tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan Lapindo. Sedangkan eksploitasi air semakin banyak di wilayah atas seperti di Malang dan Batu.

Sementara itu, Muhnur Satyahaprabu dari Manajer Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi menyampaikan saat ini kebijakan pemerintah membuka lebar ruang investasi tetapi tidak didahului dengan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Proyek-proyek besar seperti reklamasi, pembangunan waduk, dan jalan tol, pengelolaan sampah berbasis teknologi, eksploitasi kawasan esensial karst adalah ancaman terbesar saat ini.

Akibat eksploitasi yang terus-menerus, hutan Jawa juga mengalami kondisi kritis seperti terjadi di Jawa Timur. Setidaknya 608,913 hektare hutan kritis di Jawa Timur. “Jika melihat kondisi ini, ada upaya kebijakan secara sistematis untuk membunuh Jawa secara cepat,” katanya.

Penulis: HI/G17

Top
You cannot copy content of this page