
Berita Harian


Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menganalisis timbulan dan kebijakan pengelolaan limbah B3. Dalam analisis tersebut terdapat proyeksi penggunaan merkuri pada tahun 2045 sebanyak 8234.1 per tahun atau dua kali lipat dari 2019. Salah satu masalah terbesar dalam pengelolaan merkuri adalah Sektor pertambangan tanpa izin (PETI).

Laporan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) “Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015” memaparkan gap biaya Pilkada dan kemampuan finansial calon yang berisiko memunculkan benturan kepentingan. Gap biaya memunculkan para penyokong dana yang nantinya akan menagih janji kepada para calon. Seperti di daerah yang kaya akan sumber daya alam, biasanya keinginan yang diminta para penyokong dana pun seperti permudahan izin usaha atau keamanan dalam menjalankan bisnis.

Gerakan #BersihkanIndonesia meluncurkan laporan terbaru berjudul “Pilkada 2020: Vaksin Imunitas Bagi Oligarki”. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 270 wilayah di Indonesia pada hari ini tak hanya berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, tapi juga menjadi momentum bagi industri ekstraktif tambang dan energi kotor batu bara untuk menstimulus Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ekonomi sirkular menjadi salah satu opsi menggerakan ekonomi tanpa membebani lingkungan. Dalam perpektif ini sampah memiliki nilai ekonomi melalui serangkaian proses pengelolaan. Indonesia bisa jadi telah menerapkan konsep yang sama sejak lama. Hanya saja proses dan bentuknya berbeda dari negara maju khususnya di Eropa.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi bahari berlimpah. Salah satunya terumbu karang. Khusus di Provinsi Bali, saat ini kondisi terumbu karang mengalami kerusakan sebesar 80 persen. Adanya restorasi terumbu karang […]


Break Free From Plastic (BFFP) mengaudit merek sampah plastik yang mencemari lingkungan selama tahun 2020. BFFP sendiri merupakan gerakan masyarakat global yang peduli terhadap lingkungan. Sebanyak 15.000 relawan dari 55 […]

Empat belas pemimpin dunia menyepakati komitmen agenda aksi laut baru untuk mewujudkan ekonomi laut berkelanjutan. Keempat belas pemimpin tersebut merupakan kepala negara yang mengelola hampir 30 juta km persegi perairan nasional mereka pada 2025.

Perkembangan penanganan Covid-19 pada pekan ini harus menjadi pembelajaran serius. Dari peta zonasi risiko per 29 November 2020, jumlah daerah yang masuk zona merah bertambah cukup banyak. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito memaparkan, daerah zona merah atau risiko tinggi naik menjadi 50 dari sebelumnya 28 kabupaten/kota.

Dari kasus korupsi Edhy Prabowo, aktivis dan praktisi sektor kelautan dan perikanan mengajak semua pihak memberikan atensi karena menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mereka juga mengemukakan kriteria ideal menteri kelautan dan perikanan.

Pesisir Indonesia merupakan salah satu wilayah paling terdampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut jadi faktor penyebab bencana pesisir seperti erosi atau abrasi dan banjir pesisir. Bencana tersebut juga berdampak pada […]

World Resources Institute (WRI) Indonesia mencatat 97 persen ilmuwan iklim dunia sepakat bahwa masalah krisis iklim akibat dari kegiatan manusia. Salah satunya melalui kontribusi gas emisi dan polusi hasil dari kegiatan sehari-hari. Sebanyak 24 persen emisi bersumber dari sektor transportasi. Dari persentase tersebut 72 persennya berasal dari transportasi darat. Inisiatif Langkah Hijau berupaya menambal kerusakan ini, mulai dengan menghitung jumlah emisi masing-masing individu.

Dari kacamata lingkungan hidup, Pilkada merupakan waktu krusial, mengingat 67,72 persen atau 60,5 juta hektare hutan alam; dan 64,33 persen atau 13,9 juta hektare ekosistem gambut Indonesia; berada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster. Dengan tertangkapnya Edhy Prabowo, aktivis perikanan mendesak KPK melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam. Utamanya kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster berdasarkan izin dari Edhy Prabowo.