Isu Lingkungan Masih Buram di 100 Hari Pemerintahan

Reading time: 3 menit
Lubang Tambang
Lubang tambang di Kalimantan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, sejak 2011 korban tewas di lubang tambang tersebar di Samarinda (21 orang), Kutai Kartanegara (13), Kutai Barat (1) dan Penajam Paser Utara (1). Foto: shutterstock.com

Jakarta (Greeners) – Seratus hari masa pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin belum menunjukkan komitmen yang kuat di sektor lingkungan. Kepentingan pengusaha, ekonomi, dan investasi dinilai mengesampingkan perlindungan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan investasi. Karakter Jokowi yang teknokratik, kata dia, tidak berorientasi ideologis. Artinya tidak ada konsep konservasi dan lingkungan hidup.

“Beliau hanya berpikir bagaimana membuat delivery baik kepada publik. Kita saksikan lima tahun terakhir isu ekonomi masih terang benderang,” ujar Burhan, di Jakarta, Rabu (29 Januari 2020).

Baca juga: Komitmen Lingkungan Industri Bubur Kertas Dipertanyakan

Ia menuturkan, kepentingan publik akan sulit terwujud jika agendanya berbeda dengan persepsi presiden. Menurut Burhanud, terdapat dua macam isu lingkungan hidup yang bisa dilirik oleh Jokowi. Pertama, pembangunan ekonomi yang disandingkan dengan agenda konservasi. Kedua, isu lingkungan hidup yang menyasar ke sektor elektoral.

“Dia (presiden) bisa saja mengabaikan itu semua (isu lingkungan hidup). Kalau agenda ekonomi yang dijalankan justru diganggu oleh agenda konservasi misalnya,” ucap Burhanuddin.

Survei Indikator Politik Indonesia terhadap anggota parlemen dan masyarakat menyebut isu lingkungan hidup berada di urutan terakhir. Artinya, isu tersebut tidak dijadikan objek pembangunan negara Indonesia. Bahkan isu korupsi yang di antaranya banyak melibatkan kasus lingkungan, tidak termasuk ke dalam kategori tiga besar. “Top 3 dari survei tersebut ialah bagaimana mengatasi manajemen yang lebih baik, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi pengangguran,” ujar Burhanuddin.

Seratus Hari Pemerintahan Jokowi

Pemimpin Redaksi Koran Tempo, Budi Setyarso, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Ketua Dewan Pembina dan Juru Bicara Yayasan WWF Indonesia Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Badan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Natalia Subagio, dan Moderator Andhini Effendi, dalam acara diskusi Conservation Outlook 2020: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Indonesia Kini dan Masa Depan, di Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih

Hal senada juga disampaikan Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Dari berbagai advokasi hak-hak rakyat yang dilakukan WALHI, Yaya menyimpulkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Ia mencontohkan di tahun 2019, misalnya, krisis ekologi tak kunjung membaik. Kuantitas bencana hidrometeorologi terus meningkat dengan kerugian yang tidak sedikit. Keselamatan rakyat juga berada di ujung tanduk karena bertarung dengan bencana ekologi setiap detik.

Sementara konflik agraria, kata Yaya, proses resolusinya pun tidak jelas. Ambisi pemerintah membangun infrastruktur sebagai bagian dari proyek strategis nasional justru menambah daftar panjang konflik lahan di Indonesia. WALHI mencatat kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan terhadap petani, nelayan, masyarakat adat maupun lokal, aktivis pro demokrasi, dan lingkungan hidup menjadi ekses yang tidak dapat dihindari.

Baca juga: Perkebunan Sawit Mulai Rambah Lahan Pangan di Pulau Jawa

Paska terpilih untuk kedua kalinya, Presiden Jokowi mengatakan tidak lagi memiliki beban. Menurut Nur Hidayati, pernyataan yang disampaikan presiden seolah ingin meyakinkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, WALHI melihat pernyataan tersebut justru mengkhawatirkan.

“Investasi menjadi mantra kuat dalam pemerintahan Jokowi jilid kedua. Pidato politiknya jelas dan tegas menempatkan investasi, khususnya investasi ekstraktif dan skala besar sebagai tulang punggungnya,” kata Yaya.

Meski demikian, WALHI meyakini rakyat tidak akan tinggal diam dengan memburuknya demokrasi dan hak asasi manusia. Modal gerakan sosial yang lahir dari gerakan Reformasi Dikorupsi, kata Yaya, menjadi kekuatan di berbagai daerah. Jika gerakan ini berhasil menghalau serangkaian regulasi buruk di masa transisi lalu, kini Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang sarat kepentingan investasi dan merugikan rakyat, dapat menjadi alat konsolidasi dan menyatukan gerakan rakyat.

Mengelola SDA Berdasarkan Prinsip Berkelanjutan

Natalia Subagio, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia mengatakan kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan, keadilan, dan kepastian hukum. Menurutnya, jika masyarakat lemah dalam upaya memperbaiki ruang gerak para pemimpin atau koruptor SDA ini prinsip-prinsip tersebut sulit dipertahankan.

“Pembangunan ekonomi bukan saja untuk swasta, tapi untuk rakyat. Pengelolaan SDA harus memiliki view jangka panjang, bukan hanya terfokus pada kebutuhan dan desakan saat ini. Sudah saatnya social movement kita bangun dan gugah dengan apa yang kita perjuangkan. Untuk menghadapi oligarki di Indonesia mau tidak mau rakyat harus kuat bersatu,” ucap Natalia.

Penulis: Dewi Purningsih

Top