Jokowi Dan Walhi Sepakat Tentang Penyelesaian Konflik Agraria

Reading time: 2 menit

Jakarta (Greeners) – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI P) berkunjung ke kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). pukul 10.30 WIB hari ini, Senin, 12 Mei 2014. Kedatangan Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi ke kantor LSM di Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, itu untuk memenuhi undangan berdiskusi mengenai masalah lingkungan hidup.

Kunjungan Jokowi diawali dengan mengikuti pertemuan tertutup bersama Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan. Pertemuan satu jam itu berlangsung di ruang rapat Walhi. Seusainya, Jokowi dan Abetnego langsung menggelar konferensi Pers.

Menurut Abetnego, kedatangan Jokowi bukan hanya sebagai Gubernur, tapi juga sebagai calon presiden yang diusung tiga partai yaitu PDI Perjuangan, PKB dan Partai Nasdem. Ia mengungkapkan, dalam pertemuan, mereka banyak membahas masalah lingkungan terutama pengelolaan sumber daya alam.

Walhi mengusulkan jika terpilih menjadi presiden nanti, Jokowi harus mengutamakan perombakan manajemen pengelolaan sumber daya alam. Khususnya masalah koordinasi antara daerah dan pusat.

“Intinya, kami melihat penting isu terkait sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam sektoral yang mengakibatkan lemahnya koordinasi, sehingga menyebabkan ekploitasi tak terkendali. Itu menjadi ancaman dan tantangan ke depan bagi pemerintah selanjutnya,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, dari seluruh masalah terkait lingkungan, konflik agraria menjadi konflik yang banyak terjadi dari tahun ke tahun. Konflik agraria itu sampai memicu konflik antar masyarakat maupun pemerintah, yang dapat melebar dan mengancam kesatuan masyarakat.

Untuk mengatasi itu, Walhi mengusulkan kepada Jokowi agar nanti dibentuk sebuah lembaga ad hoc yang memang bertugas menangani permasalah terkait konflik agraria.

“Konflik agraria menjadi konflik terbesar setelah politik. Kami sampaikan ini penting untuk diperhatikan, Kami usulkan agar dibentuk komisi ad hoc untuk penyelesaian konflik agraria,” ujar Abetnego.

Jokowi mempertimbangkan usulan itu. Menurutnya, pembentukan lembaga ad hoc dalam setiap penanganan konflik agraria dapat mempercepat penyelesaian masalah.

“Jangan sampai isu lingkungan itu jatuhnya sektoral, diserahkan ke Kementerian lingkungan hidup, badan pertanahan. Terus  yang nyelesaikan siapa?  Jadi gak jelas. Memang harusnya ada badan yang selesaikan, meskipun badan itu ad hoc supaya jelas, targetnya kapan,” tutur Jokowi.

Top
You cannot copy content of this page