Kiara Sambut Baik Pembentukan Kementrian Maritim

Reading time: 2 menit
Ilustrasi: indigenoussails.org

Jakarta (Greeners) – Rencana pembentukan Kementerian Maritim oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo disambut baik oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIARA, Riza Damanik, mengungkapkan, rencana pembentukan Kementerian Maritim ini diharapkan mampu menjawab semua pekerjaan rumah tentang kemaritiman yang ditinggalkan oleh pemerintahan Presdien Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nantinya.

Riza mengatakan, pemerintahan SBY yang cenderung eksploitatif dan minim akan adanya inovasi di bidang kelautan dan perikanan telah membuat tenaga kerja di sektor kelautan semakin rendah karena tidak adanya perbaikan dan fokus yang membela rakyat di bidang kelautan dan perikanan.

“Nantinya, dengan dibentuknya Kementerian Maritim ini semoga bisa memastikan agenda-agenda kelautan yang bisa menjawab kemiskinan dan pengangguran yang dialami para nelayan,” ujar Riza saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Jumat (03/10).

Riza juga menambahkan bahwa untuk membentuk poros maritim yang kuat, Indonesia juga harus memerhatikan dua landasan kemaritiman yang berada di dua kaki, yaitu armada dagang dan armada perang. Ia menjelaskan, selama ini, Indonesia masih memiliki permasalahan sangat serius mengenai kemaritiman, karena armada dagang dan perang yang masih jauh dari harapan.

“Jika dua sisi kaki tersebut berjalan dengan baik maka bukan hal yang mustahil jika Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Karena, selain akar sejarah maritim yang kuat, Indonesia juga memiliki rekam jejak diplomasi luar negeri yang baik, seperti Deklarasi Djuanda dan konsepsi hukum laut international UNCLOS 1982 yang menjadikan Indonesia sebagai pemimpin kebangkitan negara kepulauan di dunia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Riza menjelaskan, dalam jangka pendek nantinya, pemerintahan Jokowi harus bisa merevitalisasi pelabuhan yang ada di Indonesia secara menyeluruh. Sedangkan untuk pembangunan jangka menengah, yang harus dilakukan adalah pembangunan pelabuhan baru di timur Indonesia.

Secara faktual, 70 persen pelabuhan ada di barat Indonesia, sehingga prioritas pembangunan pelabuhan di timur Indonesia menjadi penting dan relevan untuk mengurangi disparitas perekonomian, sosial, dan taraf kehidupan masyarakat di sana.

Lalu untuk rencana jangka panjang, Riza mengharapkan pengoptimalan Tol Laut dalam mempercepat akselerasi perekonomian di dalam negeri. Karena menurutnya, hambatan yang terjadi selama ini adalah konektivitas yang tidak terhubung, sehingga sangat tergantung dengan pasar asing.

“Jika nanti Indonesia mampu menjadi poros maritim dunia, maka secara tomatis Indonesia akan menjadi negara yang menentukan dinamika global, dan menjadi salah satu negara yang berperan penting sebagai penentu kebijakan internasional,” kata Riza.

Sebagai informasi, Indonesia yang memiliki tiga jalur untuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) setiap harinya dilalui oleh ribuan kapal asing. Banyaknya aktivitas perekonomian kapal dunia yang melewati laut Indonesia hingga mencapai 60-70 persen , seharusnya dapat membuat Indonesia menjadi penentu perekonomian dunia nantinya.

Selain itu, sebagai negara dengan sepuluh pintu masuk yang langsung berbatasan dengan negara luar, sudah pasti Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap ancaman di sektor kelautan. Oleh karena itu, Indonesia juga wajib meningkatkan sistem pertahanan armada perang di wilayah perairan Indonesia.

(G09)

Top
You cannot copy content of this page