Pemerintah Bentuk Kemitraan Aksi Plastik Global Tangani Sampah Plastik

Reading time: 2 menit
kemitraan aksi plastik global
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Humas Kemenko Maritim

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Lingkungan Hutan Kehutanan bekerja sama untuk menghadapi masalah sampah plastik. Kolaborasi ini membentuk Kemitraan Aksi Plastik Global atau Global Plastic Action Partnership (GPAP) yang terdiri dari kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal untuk menanggulangi pencemaran sampah plastik.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kerja sama ini merupakan upaya terbaru dalam rencana aksi nasional Indonesia untuk mencapai target pengurangan sampah plastik di laut sampai dengan 70%, pengurangan sampah hingga 30% dan pengelolaan sampah hingga 70% pada tahun 2025 mendatang.

“Target pemerintah untuk mengurangi plastik 70% di tahun 2025 betul-betul kita kejar. Target ambisius ini tentunya membutuhkan kerja keras dari seluruh elemen terkait. Melihat program ini dan program lainnya yang sedang berjalan serta action plan di lapangan, keberhasilan pengurangan plastik akan tercapai,” ujar Luhut di Shangri-La, Jakarta, Senin (11/03/2019).

BACA JUGA: HPSN 2019, Pemerintah Fokus pada Pencemaran Sampah Plastik 

Luhut mengatakan GPAP melibatkan berbagai perusahaan, masyarakat dan organisasi pemerintah, antara lain Chandra Asri Petrochemical, Coca-Cola Amatil, Blue Bird, Dow Chemicals, Yayasan Ellen MacArthur, Evoware, Giti Grup, Greenhope, Perkumpulan Dewan Bisnis Indonesia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (IBCSD), Indorama Synthetics, Indofood CBP Sukses Makmur, Nestle, PepsiCo, Bank Dunia, dan WWF Indonesia.

“Dengan kolaborasi dan kerja sama tim yang kuat bersama Forum Ekonomi Dunia, kita dapat memobilisasi dukungan publik, sektor swasta dan masyarakat sehingga kita bisa melindungi kekayaan keanekaragaman hayati laut demi kepentingan anak dan cucu kita,” kata Luhut.

Bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi solusi yang sesuai untuk penanggulangan pencemaran plastik, mengembangkan rencana investasi dan aksi untuk mengurangi pencemaran plastik dan memprioritaskan peluang investasi serta membuat peta jalan untuk implementasi.

BACA JUGA: Penutupan OOC 2018, Menko Luhut Ajak Penduduk Dunia Bekerjasama Merawat Laut 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan untuk mendukung GPAP, KLHK sudah memiliki Perpres No. 97/2017 di mana pemerintah fokus pada target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Dalam hal pengurangan khususnya sampah plastik, KLHK mendorong circular economy yang menggandeng bank sampah untuk mendaur ulang sampah plastik.

“Pengelolaan sampah bukan lagi kumpul-angkut-buang tapi ada uang dan bisnis di masalah persampahan ini, yakni circular economy. Di Indonesia sudah ada lebih 7.000 bank sampah yang mendukung circular economy ini dengan uang yang bergulir mencapai miliaran rupiah per tahunnya. Hal ini juga digunakan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru. Jadi circular economy ini juga menjadi penting dalam mencapai target sampah plastik yang sedang dicanangkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Centre for Global Public Goods Anggota Managing Board, Forum Ekonomi Dunia (WEF) Dominic Waughray menyatakan bahwa keunikan Kemitraan Aksi Plastik Global adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dengan aksi antar pemangku kepentingan yang cepat, bersama-sama dan berbasis ilmu pengetahuan dapat memperbaiki masalah pelik ini dan melestarikan warisan alam untuk generasi mendatang.

Penulis: Dewi Purningsih

Top
You cannot copy content of this page